Dana Investasi Kereta Cepat Utang dari Bank Pembangunan China

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berjangka waktu 40 tahun dan China menyatakan komitmennya untuk tetap mengawal pembayaran.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 16 Okt 2015, 16:27 WIB
Kereta Cepat Buatan Cina (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), perusahaan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan nilai investasi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan investasi US$ 5,5 miliar atau setara Rp 74,25 triliun.

"Termasuk pembangunan pusat-pusat bisnis, real estate, dan lainnya, investasinya US$ 5,5 miliar," ujar Chairman PSBI, Sahala Lumban Gaol saat Seremoni Penandatanganan JV Kereta Cepat di Jakarta, Jumat (16/10/2015).

Jika dihitung dengan menggunakan kurs rupiah 13.500 per dolar AS, maka nilai investasi kereta cepat Jakarta-Bandung setara dengan Rp 74,25 triliun. Dari dana tersebut, kata Sahala, anggaran itu akan dipenuhi dari ekuitas (modal) konsorsium BUMN dan China 25 persen dan 75 persen dari pinjaman.

Sebesar 75 persen dari Rp 74,25 triliun adalah Rp 55,68 triliun berasal dari utangan Bank Pembangunan China. Sedangkan sisanya dari ekuitas PSBI dan China Railways International Co.Ltd.

Sahala mengaku, pihak Indonesia maupun China optimistis tidak akan mengalami gagal bayar (default) lantaran utang terlampau besar, sementara pendapatan konsorsium BUMN hanya mengandalkan dari operasional kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Tidak ada isu default, karena jangan hanya berpikir kereta cepat saja. Proyek ini bakal menumbuhkan kawasan ekonomi baru. Biasanya kalau default kan bank yang akan ambil alih, karena yang pasti tidak ada jaminan pemerintah dan korporasi," terangnya.

Dia memastikan, proyek ini berjangka waktu 40 tahun dan China menyatakan komitmennya untuk tetap mengawal perusahaan membayar kewajibannya kepada Bank Pembangunan China sampai lunas.

"Tidak ada juga jaminan aset BUMN, sebab China tidak akan keluar selama utang belum dilunasi. Dan proyek ini jangka waktunya 40 tahun, dari konsensi yang diharapkan dari pemerintah Indonesia untuk railway," pungkas Sahala. (Fik/Gdn)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya