Seskab Pramono: Penetapan Bencana Nasional Tak Bisa Seenaknya

Liputan6.com, Jakarta - Penanganan kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan ‎di Kalimantan dan Sumatera terus dilakukan. Tak hanya mengandalkan sumber daya dalam negeri, pemerintah bahkan telah menerima bantuan dari beberapa negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan kabut asap yang semakin menjadi.

Kendati demikian, pemerintah belum menaikkan status bencana kebakaran hutan dan kabut asap sebagai bencana nasional. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, ada beberapa kategori yang harus dipenuhi untuk menetapkan sebuah bencana menjadi bencana nasional.

"Bencana nasional itu kan ada syarat-syaratnya. Jumlah korban, dampaknya, apalagi sekarang ini akan ada beberapa titik api sudah mulai terjadi penurunan. Itu undang-undang yang mengatur, jadi tidak bisa seenaknya dinyatakan ini, itu dan sebagainya," ucap Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2015).

Pramono menjelaskan, hingga saat ini, Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai penetapan status bencana nasional dianggap belum perlu dilakukan.

"S‎ampai saat ini BNPB menyatakan bencana itu belum sebagai bencana nasional," ujar Pramono.

Meski tak menyandang status bencana nasional, penanganan dan penanggulangan yang dilakukan seperti dalam kondisi bencana nasional.

"Tapi tindakan yang dilakukan sebenarnya sudah tindakan nasional karena mengerahkan hampir 22 ribu lebih personel TNI, Polri dan BNPB untuk mengatasi persoalan (kebakaran hutan dan lahan) di berbagai daerah. Jadi tindakannya sebenarnya sudah tindakan nasional," beber Pramono.

Menurut Pramono, penanganan kebakaran hutan dan lahan saat ini dengan membuat sistem kanalisasi dinilai berhasil membantu memadamkan api di lahan gambut.

"Sebenarnya istilahnya kalau kanalisasi bisa diartikan berbagai hal, tapi intinya membuat sekat gambut jadi basah. Sehingga kalau gambutnya basah tidak ada lagi (kebakaran lahan)," pungkas Pramono Anung. (Ans/Sss)