Liputan6.com, Jakarta - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) genap berusia 1 tahun pada Selasa 20 Oktober 2015. Ada sejumlah evaluasi terkait kinerja dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Ilham Masita mengatakan selama setahun berkuasa, pemerintahan Jokowi-JK belum mengimplementasikan program tol laut yang menjadi visi misinya saat kampanye dulu.
Advertisement
"Selama setahun ini pemerintahan Jokowi menjalankan tol laut yang salah kaprah, lebih banyak membuat jalan tol dari pada membenahi transportasi laut kita," ujar Zaldy saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Dia mengungkapkan, saat ini pemerintah masih menghadapi sejumlah kendala untuk mendukung sektor transportasi. "Mulai dari kasus dwelling time yang tidak beres-beres, pungutan-pungutan di bandara dan pelabuhan yang semakin bertambah, pembangunan infrastruktur logistik yang tidak dimulai-mulai, kemudahan investasi di pelabuhan dan bandara tidak terjadi dengan monopoli BUMN seperti Angkasa Pura dan Pelindo," jelas Zaldy.
Menurut Zaldy, hanya ada satu program regulasi kebijakan ekonomi di paket kebijakan Jilid II yang memberikan dampak pada logistik yaitu pendirian Pusat Logistik Berikat (PLB). Namun sayangnya payung hukum pendirian PLB ini belum juga dikeluarkan. "Tapi PP-nya juga belum ditandatangan oleh Presiden Jokowi sampai sekarang," kata dia.
Meski demikian, masih ada sisa empat tahun masa pemerintah yang harus dijadikan pemerintah untuk membuktikan keseriusannya membenahi permasalahan yang dihadapi sektor logistik selama ini.
"Secara keseluruhan review dari pemerintahan Jokowi selama 1 tahun ini untuk bidang logistik adalah rencana banyak, implementasi sedikit dan harapan kita mulai memudar. Kita berharap Jokowi-JK menjalankan dengan konsisten janjinya untuk menurunkan biaya logistik Indonesia. Kondisi Logistik kita sudah sangat genting dengan biaya yang paling tinggi di Asean," tandas Zaldy. (Dny/Ahm)
