Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengancam akan mencabut kontrak karya PT Freeport Indonesia apabila tidak memenuhi tiga syarat utama, yakni kenaikan royalti emas dan tembaga, memproses limbah berbahaya dan melepas saham (divestasi). Cadangan emas dari perusahaan tambang raksasa ini bisa digunakan untuk menolong penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengajukan persyaratan jika Freeport masih tertarik mengeruk kekayaan alam Indonesia di Papua dalam bentuk emas dan tembaga. Pasalnya selama ini, bangsa Indonesia tidak menikmati keuntungan dari perpanjangan kontrak dengan anak usaha Freeport McMoran berbasis di AS.
Advertisement
"Jangan bayar royalti 1 persen lagi, naikkan jadi 6-7 persen. Royalti tembaga juga harus lebih tinggi. Jangan buang limbah sembarangan tanpa diproses dan jangan cari-cari alasan tidak mau divestasi saham," tegas diia saat acara Rembug Nasional Peringatan Satu Tahun Jokowi-JK di Waroeng Solo, Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Rizal menambahkan, perusahaan tambang lain, seperti Newmont dan lainnya tidak ada yang seberani Freeport Indonesia. PT Newmont Nusa Tenggara dan perusahaan tambang lain, katanya, mengolah limbahnya sebelum dibuang ke sungai atau laut.
"Kenapa Freeport bisa berani? Mohon maaf itu karena pejabat kita mudah disogok. Kalau saya bicara lebih detail, bisa masuk ke New York Times, jadi mending kita simpan dulu," ujarnya.
Lebih jauh dijelaskan dia, inilah saatnya bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menulis ulang sejarah pengelolaan sumber daya alam Indonesia mengingat ada cadangan emas sangat besar sekitar 23 juta ounce, begitupula dengan cadangan tembaga.
"Kita tidak anti asing, tapi I bayar lebih fair dong. Kalau Freeport mau melakukan syarat itu, kita baru bersedia negosiasi. Kalau tidak, kembalikan tuh kontrak karya. Kita bisa kok masukkan cadangan emas (Freeport) ke cadangan Bank Indonesia (BI), rupiahdapat menguat 5.000 per dolar AS," tutur Rizal.
Dengan demikian, dia meminta agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk melakukan negosiasi kontrak sesuai aturan berlaku, yaitu dua tahun sebelum kontrak berakhir di 2021. Jadi proses negosiasi baru bisa dimulai pada 2019.
"Makanya harus dipepet Freeport itu, jangan negosiasi sekarang. Ada Menteri yang keblinger mau negosiasi sekarang. Kita bikin kepepet, sehingga pihannya terbatas buat mereka. Pasti Freeport atau Pendiri dan Pemilik Freeport McMoran, James R Moffet mau kok tandatangan, daripada rugi, mending dapat 60-70 persen," pungkas Rizal. (Fik/Zul)
