Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, tidak semua masyarakat di Indonesia bisa dipuaskan dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Pernyataan itu terkait dengan hasil survei setahun Jokowi-JK yang menyatakan pemerintahan berada dalam kondisi stagnan.
"Tentu kita tidak bisa memuaskan semua orang. Bahwa ada ketidakpuasan pasti terjadi," kata JK, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/10/2015).
JK mencontohkan, kebijakan untuk memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang menimbulkan protes dari sebagian masyarakat. Namun, kata dia, rasa tidak suka atas suatu kebijakan tidak bisa menjadi penghalang pemerintah.
"Dalam tahun pertama memang waktunya untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak semua suka seperti kenaikan BBM. Pasti akan protes seperti itu. Begitu juga situasi ekonomi yang di luar kendali kita karena masalah luar," tutur dia.
"Semuanya menjadi suatu perhatian kita tapi tidak berarti merubah kebijakan," tambah JK.
JK menyatakan, setahun memimpin bersama Jokowi kondisi pemerintahan relatif terkendali. Hanya masalah ekonomi yang menjadi sorotan utama. Ia pun memastikan, pemerintah berusaha mati-matian membawa Indonesia tidak masuk dalam krisis ekonomi.
"Kalau kita bicara bidang katakanlah politik setahun ini oke bagus. Stabil nih. Kalau bicara keamanan relatif baik, tidak dibanding dengan banyak negara," tutur dia.
"Sosial juga saya kira. Ya mungkin ada letupan 1, 2, tapi umumnya itu berjalan baik, tenanglah umumnya. Kalau soal ekonomi kita tahu semua bermasalah," tandas JK. (Ndy/Mvi)
Advertisement
