Liputan6.com, Jakarta - Para pengusaha nasional diajak mempererat sinergi dengan pemerintah di daerah saat kondisi perekonomian melesu. Pengusaha juga diajak bersatu karena memiliki peran sangat penting dalam mendorong ekonomi nasional. Harapannya, akan tercipta percepatan ekonomi nasional yang pada akhirnya menyejahterakan rakyat.
Demikian salah satu poin yang disampaikan Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo di Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Advertisement
Ia berharap, sinergi antara pemerintah dan pengusaha akan menciptakan percepatan ekonomi. Dia pun minta agar Munas menghasilkan sejumlah rekomendasi perbaikan-perbaikan ekonomi yang ujungnya akan menyejahterakan rakyat.
Syahrul juga mengajak pengusaha Kadin daerah untuk benar-benar melihat potensi ekonomi di daerah masing-masing.
"Konsentrasikan ekonomi ke sektor-sektor strategis di daerah. Di Maluku, pencurian ikan tiap tahun bisa mencapai 3,5 juta ton tiap tahun dengan nilai 300 triliiun, jangan sampai semua itu terus terjadi. Angkatan laut bisa kita ajak untuk mengawasi, setelah ikan di dapat, pengusaha bisa langsung ekspor," tandas Syahrul.
Dia juga mengingatkan, saat ini, pengusaha sudah tidak bisa bermanja-manja lagi karena para gubernur pejabat di daerah sudah tidak bisa lagi memberikan privelege secara berlebihan. "'Pengusaha tidak boleh manja" tegas dia.
Di tempat sama, Ketua Dewan Pembina Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Oesman Sapta Oedang meminta agar pengusaha di bawah Kadin menyambut ajakan sinergi APPSI.
"Kadin di kabupaten kota, provinsi, harus bersinergi dengan pemerintah. Kadin berdampingan dengan daerah, pemda bukan lawan tapi partner Kadin. Mari kita bikin kesepakatan bersama," tegas Oesman Sapta Oedang yang akrab disapa OSO.
Oso juga mengingatkan, saat ini pasar di dalam negeri masih sangat terbuka lebar. Jangan sampai, pengusaha terlalu fokus ke ASEAN yang notabene dari sisi pasar kalah jauh dengan Indonesia.
"Soal ekonomi ASEAN. Jangan mimpi deh paling tinggi 20 juta, kita di dalam negeri ada 200 juta penduduk, pasar kita besar dalam negeri setelah terpenuhi baru pikirkan ASEAN,'" tandas Oso.
Oso juga mengkritik sejumlah aturan yang dinilai memberatkan pengusaha. Misal kewajiban smelter yang tidak dibarengi dengan saya serap dalam negeri.
"Banyak pengusaha tambang dipersulit di suruh bikin smelter. Nickel bauksit juga mayoritas dikelola tambang rakyat, dengan total 2 miliar ton, daripada tidak terserap kenapa kemudian tidak dilakukan ekspor terlebih dahulu," tandasnya.(Nrm/Gdn)
