Adiknya Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Sahrul Yasin Limpo Pasrah

Sahrul mengaku hingga kini belum menemui sang adik.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 21 Okt 2015, 17:16 WIB
Penyidik KPK membawa koper berisi barang bukti usai penggeledahan ruang kerja F-Partai Hanura Dewie Yasin Limpo di Jakarta, Rabu (21/10). Penggeledahan terkait operasi tangkap tangan KPK terhadap Dewie pada Selasa (20/10) malam. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap ‎anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Hanura berinisial Dewie Yasin Limpo atau DYL yang terjaring ‎operasi tangkap tangan (OTT). Penangkapan ini diduga terkait kasus suap Rp 1,5 miliar untuk memuluskan proyek pembangkit listrik di Sulawesi Selatan.

Namun, kakak kandung Dewie, Sahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulawesi Selatan memastikan, penangkapan adiknya bukan terkait dugaan ‎kasus proyek atau program pembangunan di provinisi yang ia pimpin.

"Itulah terlalu banyak informasinya, saya jamin tidak terkait dengan pemerintah provinsi. Saya jamin pasti," ujar Sahrul di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (21/10/2015).

Sahrul mengaku hingga kini belum menemui sang adik. Terkait kiprah Dewie pasca-duduk sebagai anggota DPR, politisi Partai Golkar itu enggan menanggapi lebih jauh.

"Ndak. Nanti kalau saya bilang, dianggap membela. Biarlah proses hukum berjalan," ucap dia.

Menurut Sahrul, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan di KPK. Ia tidak berani menduga-duga sejauh mana keterlibatan adiknya dalam kasus yang juga diduga menjerat beberapa pengusaha itu.

"Ini masih berproses. Karena Dewie di airport, yang berembug itu di Kelapa Gading atau di mana. Jadi bukan Dewie pegang duit, katanya seperti itu. Tapi kami ndak ngerti seperti apa-apa. Dari keluarga tentu saja menyerahkan itu secara hukum," pungkas Sahrul.

KPK menangkap sekitar 7 orang yang diduga terkait kasus dugaan suap megaproyek di kawasan Jakarta, Selasa sore. Di antara mereka terdapat anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Hanura Dewie Yasin Limpo. DPP Partai Hanura pun membenarkan adanya operasi tangkap tangan atau OTT itu. (Rmn/Mut) ‎

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya