Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menegaskan, penunjukan menteri sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi. Partai lain, termasuk pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak berhak untuk mencampuri hal tersebut.
"Kalau pun Presiden menunjuk menteri dari PAN, lalu PAN menyerahkan, yang lain tidak bisa melarang. Itu kan hak preogratif Pak Jokowi sebagai Presiden," kata Yandri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2015).
Advertisement
Hal itu dikatakan Yandri menanggapi pernyataan Ketua DPP Nasdem Lutfi Andi Mutty. Lutfi merasa keberatan atas isu PAN yang menyodorkan 5 calon menteri ke Jokowi, padahal baru bergabung dalam pemerintahan.
Sementara menurut Luthfi, parpol lain di KIH sudah berdarah-darah memenangkan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu.
"Semua pihak harus paham hak prerogatif presiden, tidak bisa juga mengatakan berdarah-darah," ujar Yandri.
Anggota Komisi II DPR ini pun menegaskan, saat ini partainya sama sekali belum menyodorkan nama calon menteri ke Presiden Jokowi. Kendati demikian, PAN sudah menyiapkan kader-kadernya yang berkualitas untuk duduk di kabinet. Apabila Presiden meminta, maka PAN sudah siap untuk menyodorkan nama-nama itu.
"Saya sebagai Ketua DPP menyatakan memang belum menyerahkan, reshuffle aja belum tahu kapan," tandas Yandri Susanto. (Ali/Mar)
