Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyandera pemerintah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Sebab, Demokrat mengaku ingin kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
"Fraksi Partai Demokrat tidak ada terbersit sedikitpun untuk menghambat (RAPBN 2016). Karena kita ingin mendorong kerja pemerintah agar lebih sustainable," ujar Politikus Partai Demokrat Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/10/2015).
Advertisement
Agus menuturkan, seluruh fraksi di DPR sudah sepakat menginginkan pembahasan RAPBN 2016 sesuai jadwal. Sehingga menurut dia, tidak akan ada upaya pihak tertentu untuk menghambat.
"Kalau ada yang menyangka ini akan ada yang menghambat, sepertinya tidak ada keinginan itu terutama dari Demokrat," kata dia.
Wakil Ketua DPR RI itu mengakui pembahasan RAPBN 2016 yang semula dijadwalkan pada Kamis 22 Oktober 2015 meleset. Namun dia menekankan masih ada waktu untuk menyelesaikannya.
"Memang kemarin ada keinginan untuk menyelesaikan (RAPBN 2016) di tanggal 22 Oktober tapi nyatanya tidak bisa. Tapi kita masih ada waktu hingga 30 Oktober, sehingga waktu hingga 30 Oktober ini kita speed up," jelas dia.
Sebelumnya, politisi Partai Nasdem Johnny G Plate juga berharap tidak ada politik saling sandera dalam pembahasan RAPBN 2016. Hal itu harus dilakukan agar program pembangunan bisa terus berjalan.
RAPBN 2016 sendiri seharusnya disahkan Kamis 22 Oktober 2015 namun ditunda hingga pekan depan. Ketua DPR Setya Novanto memastikan penundaan pengesahan itu sudah dikomunikasikan dengan pemerintah.
"Kita sudah putuskan tanggal 30 Oktober, dan Presiden sudah komunikasi dengan saya langsung, sudah disampaikan," kata Setya Novanto di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 21 Oktober 2015. (Nil/Mut)
