Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pada Pemilihan Kepala Daerah saat ini calon dari petahana rawan menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh suara. Menurut JK, petahana dapat menggunakan kewenangannya untuk memobilisasi massa. Bahkan, petahana bisa membuat birokrat di bawahnya tak netral.
"Ujung-ujungnya nanti kepada jabatan. Biasanya kalau aparat pegawai yang ikut kampanye berpihak, maka ujungnya jabatan baru yang lebih baik setelah bupati atau gubernur menang," kata JK saat memberikan pengarahan pada Satgas Pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (23/10/2015).
Advertisement
Selain itu, untuk memastikan kemenangan, biasanya petahana menggunakan politik uang. Sebab mereka memiliki keterbatasan dana sehingga bisa saja calon tersebut meminjam dari pihak yang tak jelas.
"Biasanya yang terpilih karena begitu banyak utang baik utang dukungan maupun uang itu ujungnya ke KPK. Jadi ini semua mempunyai standar yang kita harus ikuti," imbuh JK.
Menurut JK, pegawai negeri harus siap menjalankan fungsi dan berpihak kepada kepala daerah siapapun yang menang pilkada.
Agar menghasilkan pemerintahan yang baik, lanjut JK, dibutuhkan netralitas dari para birokrat. Dalam sistem demokrasi, masyarakat harus dibiarkan memilih pemimpinnya secara independen.
"Agar demokrasi ini kita capai, maka masalah yang bisa menimbulkan demokrasi yang kurang efektif harus kita atasi. Salah satunya adalah netralitas penyelenggara dan aparat," kata JK.
Untuk itu, JK meminta agar pelaksanaan pilkada berjalan bersih, jujur dan adil. Agar menghasilkan pemerintah daerah yang tidak korup.
"Kita ingin menghasilkan pilkada secara demokratis, yang terpilih dengan baik dan menghasilkan suatu pemerintahan yang tidak korup pada akhirnya," kata JK. (Nil/Ein)
