Liputan6.com, Jakarta - Direktur Populi Center Nico Harjanto menilai pemerintah tidak peka terhadap nasib pelajar calon perserta Ujian Nasional yang tinggal di wilayah terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Dia masih melihat para pelajar diminta sekolah dengan berselimut kabut asap yang membahayakan kesehatan demi kelulusan.
Nico menyayangkan tidak adanya inisiatif kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dengan memberi dispensasi untuk libur sementara waktu, hingga kondisi udara kembali bersih.
"Beberapa minggu lalu masih ada kebijakan tidak adanya dispensasi tentang Ujian Nasional. Murid-murid diminta tetap belajar di tengah kondisi udara yang tidak sehat dan berbahaya. Sekolah masih dianggap berjalan normal. Banyak murid yang tidak mau diajak pindah atau dievakuasi karena takut tidak naik kelas dan sebagainya," terang Nico dalam diskusi mingguan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2015).
Menurut Nico, pemerintah seharusnya memprioritaskan kesehatan dibanding kegiatan belajar mengajar, mengingat kondisi di lapangan tidak lagi bersahabat.
Ia pun menyinggung ketidakpekaan Mendikbud dengan kesibukannya dalam acara Book Fair 2015 di Frankfurt, Jerman. Menurut Nico masalah pelajar di daerah terdampak kabut asap lebih penting dibanding acara pameran buku tersebut.
"Ini pekerjaannya Menteri Anies. Jangan cuma sibuk ngurusin perpustakaan di Frankfurt saja. Urusi juga anak sekolah di sini. Tidak ada dispensasi Ujian Nasiona dan sebagainya. Itu kan namanya ngawur. Diperbaikilah itu," tandas Nico.
Advertisement
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan memastikan anak-anak yang berada di wilayah bencana asap tetap dapat mengikuti Ujian Nasional (UN). Anies menjamin pelaksanaan UN di daerah itu pun tak akan ditunda.
"Jika sekolah di atas 29 hari masa libur akan ada penyesuaian ulang kalender akademik termasuk juga jadwal ujian," kata Anies di kantornya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senin 19 Oktober lalu. (Ron/Ado)
