Liputan6.com, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama KSPSI AGN, KSBSI, KPBI, KASBI, SPN, FSPMI dan 60 federasi serikat pekerja lainnya yang tergabung dalam Komite Aksi Upah (KAU) telah memutuskan melakukan perlawanan di seluruh Indonesia untuk menolak formula upah baru minimum yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV. Komite Aksi Upah ini beranggotakan puluhan juta buruh.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, formula upah baru dengan memperhitungkan upah minimum dikalikan dengan besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi dinilai tidak sesuai dengan harapan para buruh.
Advertisement
Selain itu, buruh juga menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan serta menuntut kenaikan upah minimum 2016 berkisar 22 persen-25 persen.
Said menegaskan, ketiga hal ini dilakukan melalui aksi besar-besaran dan bergelombang terus menerus serta mimbar rakyat sedari Oktober-Desember 2015.
"Aksi ribuan buruh ini akan dilakukan setiap hari dimulai dari 24 Oktober aksi dilakukan oleh KPBI di Istana negara, 26 Oktober 2015 konvoi buruh di kawasan industri se-Indonesia," ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (26/10/2015).
Dia menjelaskan, aksi buruh ini akan digelar di kawasan industri Pulo Gadung, KBN Cakung, MM 2100, Jababeka, Ejip, KIIC Karawang, Ngoro Sidoarjo, PIR Pasuruan, KIM Medan dan lain-lain.
"27 Oktober 2015 buruh SPN juga akan aksi di Istana Negara serta tanggal 28 Oktober 2015 KSBSI dan buruh tekstil juga akan melakukan aksi di Istana Negara. Tak hanya di Istana Negara, pada tanggal 28-30 Oktober 2015 nanti aksi juga akan dilakukan oleh serikat pekerja jalan tol juga akan melakukan aksi dengan menutup tol di seluruh Jabodetabek," jelas dia.
Selain pada tanggal tersebut, lanjut Said, pada 29 Oktober 2015 akan diadakan mimbar rakyat. Sedangkan pada 30 Oktober 2015, 50 ribu buruh KSPI dan KSPSI juga akan melakukan aksi di Istana negara.
"Sepanjang November aksi buruh di masing-masing kantor Bupati dan Gubernur akan terus dilakukan selain itu juga akan melumpuhkan kawasan industri dan pelabuhan. Nanti puncaknya pada Desember mogok nasional akan dilakukan oleh 5 juta buruh di 200 kabupaten kota," tandas dia.
