Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik Thamrin Tomagola menilai banyak menteri di Kabinet Kerja Presiden Jokowi yang tidak mampu menggerakkan roda birokrasi dalam menjalankan pemerintahan.
Sehingga, kata Thamrin, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering terputus. Akibatnya, program-program nasional pemerintah tidak dapat diikuti denga baik oleh pemerintah daerah.
"Sebagian besar dari orang-orang dalam kabinet adalah orang-orang muda yang jam terbangnya belum ada. Pengalaman birokrasinya juga minim," kata Thamrin usai rilis survei 'Satu Tahun Kabinet Kerja: Kinerja Sudah Terasa?' Populi Center di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2015).
Ia mengatakan, kondisi ini bukan hanya dialami pemerintah pusat dan daerah. Lebih parahnya, antar dan intra kementerian sendiri tidak memiliki kapabilitas dalam hal koordinasi sehingga visi dan misi Presiden sulit tercapai.
"Di dalam kementerian mereka sendiri mereka tidak menguasai bagaimana menggerakan roda birokrasi, apalagi kerja sama dengan kementerian lain. Koordinasi selalu susah," ujar Thamrin.
Thamrin berpendapat jika roda birokrasi antarinstansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah ingin digerakkan, maka Presiden Jokowi harus lebih tegas dan menekan menteri-menterinya yang tidak menjalankan program-program nasional dengan semestinya.
"Kuncinya satu, presiden tegas. 'Saya punya visi misi ini, laksanakan! Kalau kurang perbaiki lagi!', begitu kira-kira menurut saya," tandas Thamrin.
Dia juga mencontohkan, koordinasi vital yang harus dibenahi adalah antara Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Karena, menurut Thamrin, dua kementerian ini dianggap sebagai ujung tombak terlaksananya misi dan visi presiden di daerah-daerah.
"Saya kira kerja sama Mendagri dengan Menkopolhukam harus dibenahi. Tujuannya adalah menjadikan Pemda sebagai ujung tombak dari program-program nasional. Itu yang sekarang terputus," terang Thamrin. (Dms/Ali)
Menteri Kurang Jam Terbang Dianggap Jadi Persoalan Birokrasi
Ada beberapa menteri yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam hal koordinasi sehingga visi dan misi Presiden sulit tercapai.
diperbarui 26 Okt 2015, 23:22 WIBMenpan-RB Yuddy Chrisnadi berbincang dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry M. Baldan sebelum rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
14 Wisata Pangalengan yang Memukau, Destinasi Ideal untuk Liburan Singkat
Doa Jokowi untuk Cucu Terakhir di Syukuran Akikah
Kawanan Begal Sasar Warkop di Jaktim, Pelaku Bacok Penjaga dan Rampas Ponsel
Kripto Ini Bangkit pada 2024, Bagaimana Nasibnya 2025?
4 Tips Memilih Batik yang Cocok dengan Warna Kulit agar Tampil Lebih Menawan dan Elegan
Model Baju Wanita Atasan Batik yang Akan Ngetren di Tahun 2025, Suka yang Mana?
4 Tanda Anda Mengonsumsi Terlalu Banyak Garam, Perhatikan Kondisi Tubuh
Trump Janji Terapkan Hukuman Mati bagi Pemerkosa hingga Pembunuh
Konsep Taman Bermain di Akikah Bebingah Putri Erina Gudono, Digelar Berbarengan dengan Ultah Kaesang Pangarep
Dianggap Rakus Energi, Rusia Larang Penambangan Kripto di 10 Wilayah
Bos PLN Pastikan SPKLU di Jalur Pantai Selatan Jawa Barat, Wisata Pakai Mobil Listrik Jadi Tenang
Daftar Makanan Khas Lombok Penuh Rempah, Gurih dan Bikin Ngiler