Liputan6.com, Guatemala City - Berjaya dalam pemilihan Presiden Guatemala, mantan komedian Jimmy Morales tanpa pengalaman politik dan memimpin pemerintahan memiliki beberapa rencana kebijakan yang tidak biasa: ia akan menandai guru dengan pelacak GPS agar tidak bolos dan memberikan smartphone anak-anak miskin.
Jimmy Morales, yang meraih kemenangan 67,5 persen suara, berjanji memiliki program platform anti-korupsi. Sayangnya, ia tidak menyinggung masalah bagaimana ia akan mengekang kekerasan antar-geng atau membendung arus migran ke Amerika Serikat. Hal itu membuat ketidakpastian bagaimana pria berusia 46 tahun itu mengatasi kunci penting negerinya.
Advertisement
"Tidak ada calon lain seperti saya, dari badut ke populis. Meski ide smartphone dianggap kurang populer," kata Morales dalam sebuah wawancara pada hari Senin, 26 Oktober, sehari setelah kemenangan yang besar. Dia akan memulai kerja resminya pada Januari 2015.
Program telepon pintar akan dimulai di sekolah-sekolah di 45 kota. Dan biayanya tidak akan membebani pemerintah sepeser pun.
"Kami akan memberi para perusahaan telekomunikasi untuk memajang logo mereka di sekolah atau gedung pemerintah sebagai bayarannya," ujar Morales yang mengatakan bahwa ia telah mengontak beberapa operator terbesar di Guatemala.
Janji kampanye Morales berhasil memanfaatkan kemarahan publik atas mantan presiden Otto Perez yang digulingkan bulan lalu karena korupsi. Ia bersumpah akan menjadikan anti-korupsi adalah inti perjuangannya. Statusnya sebagai orang di luar pemerintahan membuat pemilih mempercayainya.
Namun, kritik dilayangkan karena keeksentrikan Morales. Belum ada rencana bagaimana ia menyelesaikan masalah inti Guatemala yang lain seperti kekerasan dan migrasi ilegal.
Morales mengatakan ekonomi terbesar di Amerika Tengah harus fokus pada memperkuat investigasi kriminal untuk mengatasi pelanggaran hukum, bukannya beralih ke militer. Hal ini membuat sebagian masyarakat lega, bahwa militer tidak akan mendapat porsi lebih dalam masa kepemimpinannya selama 4 tahun ke depan.
Hal itu terjadi karena beberapa pendiri dan anggota parlemen dari National Konvergensi resepsionis (FCN), partai penyongkongnya, adalah veteran militer, yang telah menimbulkan kekhawatiran di antara banyak masyarakat Guatemala karena militer telah membantai ribuan Suku Maya dalam perang sipil berdarah Guatemala 1960-1996.
"Kami bertaruh lebih pada investigasi kriminal," katanya dalam wawancara. "Investasi dalam keamanan tidak melakukan apa-apa jika sistem peradilan tidak bekerja."
Dia melayangkan ide untuk memperkuat unit rekayasa dalam militer, salah satu lembaga yang paling buram di negara itu. Mereka akan dikerahkan untuk membangun jalan dan jembatan.
"Mengingat tidak ada perang, kita tidak perlu tempur," kata Morales, menambahkan bahwa negara itu bisa menghemat uang dengan menggunakan militer untuk membangun infrastruktur.
Ia juga berencana mengubah royalti pertambangan 1 persen yang dibayarkan kepada pemerintah oleh perusahaan tambang asing dan domestik.
"Investor mungkin tidak tertarik, tapi Guatemala tidak tertarik membiarkan mereka mengambil emas dan nikel dengan harga yang sangat rendah," kata Morales, yang dengan cepat menambahkan, "Saya tidak mengatakan 'tidak' untuk pertambangan. " Dia menolak untuk menawarkan kerangka waktu untuk mengubah peraturan tersebut.
Sikapnya terhadap korupsi jelas. Dia bersumpah untuk mengaudit lembaga pemerintahan, meningkatkan anggaran Kejaksaan Agung dan membuat belanja pemerintah lebih transparan.
Dia juga berjanji untuk memperbaharui mandat badan PBB yang didukung Komisi Melawan Impunitas di Guatemala. Komisi ini berhasil membuat korupsi multi dolar Per terkuak. (Rie/Tnt)
