Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintah untuk mencabut subsidi listrik dipandang sangat memberatkan rakyat saat kondisi ekonomi sedang sulit seperti saat ini. Oleh karena itu pemerintah diminta mencari alternatif lain untuk mengurangi beban keuangan negara.
Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan mengatakan, rencana pemerintah untuk mencabut subsidi listrik akan mengorbankan rakyat. Ia memandang sebaiknya pemerintah mencari jalan lain agar keuangan negara tidak terkuras, seperti menunda pembayaran utang luar negeri.
"Prinsip yang dijalankan pemerintah adalah PT PLN (Persero) dikurangi subsidinya. Kenapa harus mengorbankan BUMN? Ini sama saja mengorbankan rakyat. Lebih baik pemerintah menunda pembayaran utang saja agar keuangan tidak terkuras," kata Dani, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (28/10/2015).
Dani menambahkan, alternatif lain adalah dengan melakukan efisiensi. Ia mengusulkan agar PLN merevitalisasi pembangkit listrik dari yang menggunakan bahan bakar yang mahal diubah dengan memilih pembangkit yang menggunakan bahan bakar lebih murah.
Efisiensi bahan bakar perlu dilakukan karena bahan bakar merupakan komponen besar dalam produksi listrik. Jika biaya bahan bakar murah maka subsidi yang dibutuhkan sedikit.
"Komponen terbesar dalam produksi PLN adalah bahan bakar. Karena listrik adalah hajat hidup orang banyak maka harus ada kebijakan yang melindungi perusahaan ini agar masyarakat punya akses listrik dengan harga murah," tuturnya.
Menurut Dani, jika harga bahan bakar untuk pembangkit murah, pemerintah tidak perlu lagi memberikan subsidi listrik untuk rakyatnya karena otomatis listrik yang dijual dengan harga murah.
Namun, pemerintah juga harus menjamin pasokan bahan bakar tersebut sehingga PLN tidak kesulitan memperoleh bahan bakar murah. "Caranya bukan subsidi harga, tapi dengan menjamin bahan bakar lebih murah dan pasokan energi harus ada, misalnya menjaga pasokan gas," pungkasnya.
Untuk diketahui, PLN akan mencabut subsidi listrik kepada 23 juta pelanggan secara bertahap, dimulai dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengatakan, Jabodetabek diincar untuk tahap awal kemudian pencabutan subsidi listrik merambah ke seluruh Pulau Jawa. "Tahap awal dilakukan di Jabodetabek dan Jawa," kata Sofyan.
Sekretaris Perusahaan PLN Adi Supriono mengungkapkan, untuk wilayah DKI Jakarta ada sekitar 5 juta pelanggan yang akan dicabut subsidinya. "Yang harus dikurangin 20 jutaan. DKI mungkin bisa 4-5 juta," tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memang berencana mencabut subsidi listrik 23 juta kepala keluarga (KK) yang mulai berlaku pada 2016.
Saat ini masih ada 48 juta KK yang menjadi golongan pelanggan 450 ampere dan 900 ampere. Golongan tersebut masuk dalam kategori masyarakat kecil sehingga bisa menikmati subsidi listrik.
PLN akan menggunakan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk menetapkan keluarga yang mendapatkan subsidi listrik.
Namun, dari data tim tersebut yang terdaftar sebagai keluarga miskin hanya 24,7 juta keluarga. Jadi sisanya, sebanyak 23 juta KK yang akan dicabut subsidinya tahun depan. (Pew/Gdn)*
Advertisement
