Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Gerindra secara tegas menolak hasil pembahasan di Panja A (Asumsi Dasar, Penerimaan, Defisit dan Pembiayaan) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Penolakan tersebut utamanya menyangkut target penerimaan pajak dan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dianggap tidak realistis.
Ketua Banggar DPR RI, Ahmadi Noor Supit mengungkapkan, ada catatan dari fraksi terhadap hasil Panja A, yakni dari fraksi Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera. Namun fraksi Gerindra resmi menolak hasil pembahasan Panja A.
Advertisement
"Kami sepakat menerima laporan Panja Asumsi kecuali fraksi Gerindra menolak," tegas Supit saat mengetok kesepakatan fraksi terhadap Panja A di Rapat kerja Tingkat I Pembahasan RUU APBN 2016, Jakarta, Kamis (29/10/2015).
Menurut Supit, penolakan fraksi Gerindra karena mempersoalkan penerimaan pajak dan PMN yang dinilai tidak realistis. Namun Banggar DPR hanya punya waktu sedikit untuk mengakhiri raker tanpa mengubah postur anggaran.
"Saya tidak ngerti bagaimana cara menganulir penolakan PMN dan penerimaan tersebut. Karena pembahasan ini kan dibatasi waktu sampai 00.00 WIB, jika lewat satu menit saja artinya menggunakan APBN 2015," ujarnya.
Supit mengatakan, perkembangan politik berubah setiap saat. Dalam hal ini, ia bilang, para pimpinan partai akan terus memantau pembahasan RAPBN 2016 untuk menentukan sikap pada Sidang Paripurna pengesahan RUU APBN 2016 menjadi UU, besok (30/10/2015).
"Pasti pimpinan partai masih mantau untuk menentukan sikap seperti apa. Besok pasti akan sangat alot lah, kita lihat saja," terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra Wilgo Zainar mengaku, alasan penolakan fraksinya meliputi penerimaan pajak dan PMN. Ia menjelaskan, pemerintah harus lebih realistis memasang target penerimaan pajak tahun depan mengingat ada potensi shortfall penerimaan pajak dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 120 triliun.
"Kami ingin pemerintah bisa melampaui target penerimaan pajak, jadi pagu penerimaan pajak harus lebih realistis di APBN 2016. Jarang sekali kan pemerintah bisa melebihi target," tegasnya.
Sambung Wilgo, Fraksi Gerindra memandang alokasi suntikan modal negara sebesar Rp 39 triliun di RAPBN 2016 belum terlalu mendesak. Berdasarkan pengalaman tahun ini, dari alokasi PMN Rp 62 triliun, realisasi pencairannya baru mencapai Rp 28 triliun sampai saat ini.
"Kami ingin PMN digunakan untuk dana desa, jadi jumlahnya ditambah. Kalau ada 74 ribu desa, pemerintah harus menepati janji kampanye Presiden satu desa menerima Rp 1 miliar. Itu bisa diambil dari PMN untuk menambah dana desa. Ini akan lebih bijaksana buat rakyat dan dialihkan untuk infrastruktur demi menunjang kedaulatan pangan. Kami tidak mau Indonesia jadi negara importir pangan saja," tegas Wilgo.
Saran terakhir, ia menyebut, Fraksi Gerindra mengimbau pemerintah lebih serius menanggulangi masalah bencana kabut asap dan pemulihan lahan hutan akibat kebakaran.
"Jadi ditiadakan dulu lah PMN untuk menanggulangi asap. Jika semua catatan itu bisa diakomodir pemerintah, kami akan mempertimbangkan untuk menyetujui hasil pembahasan RAPBN 2016," cetusnya. (Fik/Zul)
