Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Triwisaksana (ketiga kiri) memberi keterangan usai laporkan hasil audit Pansus LHP BPK, Jakarta, (30/10/2015). Kedatangan mereka untuk laporkan hasil audit anggaran DKI tahun 2014. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Triwisaksana (ketiga kiri) didampingi Anggota Pansus M Taufik (kedua kiri), Abraham Lunggana memberikan keterangan pers usai melaporkan hasil audit Pansus di Jakarta, (30/10/2015). (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Triwisaksana (kiri) saat mengisi daftar tamu di gedung KPK, Jakarta, (30/10/2015). Kedatangan Pansus LHP BPK untuk laporkan hasil audit anggaran DKI tahun 2014. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, DPRD DKI Jakarta saat tiba di gedung KPK, Jakarta, (30/10/2015). Berdasarkan hasil audit, ada enam kegiatan Pemprov DKI yang diduga merugikan negara sekitar Rp484 miliar. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Triwisaksana (ketiga kiri) didampingi M Taufik, Abraham Lunggana memberi keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, (30/10/2015). Kedatangan Pansus juga laporkan soal lahan RS Sumber Waras. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
