Buruh Ancam Mogok Kerja pada 18 November

Mogok kerja buruh ini sebagai bentuk protes para buruh mengenai penetapan formula kenaikan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 02 Nov 2015, 09:47 WIB
Ribuan buruh berkumpul di depan Istana Negara untuk menyuarakan penghapusan Peraturan Presiden (PP) No 78 Tahun 2015 sekaligus memperingati hari Sumpah Pemuda, Jakarta, Rabu (28/10/2015). (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Buruh akan terus menggelar aksi besar-besaran di seluruh Indonesia setelah pada 30 Oktober 2015 sejumlah buruh di Jabodetabek turun jalan ke depan Istana Presiden. Kini para buruh mengancam kembali mogok kerja.

Mogok kerja ini dilakukan sebagai bentuk protes para buruh mengenai penetapan formula kenaikan upah‎ setiap tahun yang berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Buruh akan melakukan Mogok Nasional serempak di 25 propinsi dan 200 kab/kota dengan 5 juta orang buruh akan ikut mogok nasional tersebut pada 18- 20 November 2015," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (2/11/2015).

Said menuturkan, mogok nasional akan dilakukan dengan menghentikan proses produksi di seluruh kawasan industri dan di Bursa Efek Indonesia bahkan buruh pelabuhan,bandara,dan jalan tol akan bergabung dalam aksi masif ini.

Tidak hanya itu, buruh juga mengkritik keras tindakan polisi terhadap buruh dalam aksi 30 Oktober lalu di Istana. Hal itu dijelaskan Said makin memperkuat solidaritas buruh dan tidak akan takut terhadap kekerasan polisi yang selalu mengatasnamakan negara dan hukum.

Menurut Said, bukan tanpa alasan buruh menuntut pencabutan formula penetapan kenaikan upah dan menuntut kenaikan upah minum profinsi (UMP) naik minimal 25 persen setiap tahunnya.‎

Alasannya, rupiah juga mulai membaik dan ada 16 perusahaan tekstil dan padat karya akan beroperasi dengan menyerap 121 ribu pekerja baru (sebelum ada PP nomor 78/2015) dan walaupun dibilang ekonomi melambat tapi masih tumbuh 4,6 persen berarti masih ada penyerapan lapangan kerja baru 1 juta orang.

‎"Jadi kenapa harus buruh yang dikorbankan dengan kembali ke rezim upah murah,pemerintahan Jokowi-JK jauh lebih kejam dan lebih buruk dibanding orde baru dan pemerintahan SBY," terang dia. (Yas/Ahm)

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya