Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR), Zulkifli Hasan, menerima kunjungan Dewan Pimpinan Pusat Pro Jokowi (DPP Projo) di ruang kerjanya, lantai 9 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/11/2015). Mereka saling berdiskusi, khususnya terkait empat pilar yang terus digaungkan oleh MPR.
Dalam diskusi terbuka itu, Zulkifli merasa prihatin, dimana masyarakat Indonesia sudah memudar dalam dalam memahami dan mengamalkan Pancasila. Dia pun memberikan contoh, bagaimana sila ke empat dalam Pancasila yang berbunyi; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, sudah tidak diamalkan lagi, dimana terjadi keributan baik dalam sebuah organisasi maupun pada partai politik.
"Musyawarah mufakat sekarang tarung, mau jadi Ketua NU saja tarung lempar-lemparan kursi, kyai yang dulu kita cium tangan tarung. Mau jadi ketua parpol tarung sampai partainya pecah, gubernur, bupati, Presiden. Ini bukan Pancasila Indonesia, kata Zulkifli.
Baca Juga
Advertisement
Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mengingatkan bagaimana peran MPR saat dibentuk oleh Presiden pertama RI, Soekarno, yang tidak ingin ada masyarakat Indonesia yang tertinggal dan tercerai berai.
"Makanya dulu ada MPR karena Bung Karno dulu bilang Indonesia jangan sampai jadi negara yang tertinggal," ujar dia.
Oleh karena itu, lanjut Zulkifli, tugas MPR sekarang adalah bagaimana mensosialisasikan empat pilar yang terdiri dari Pancasila,Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ke seluruh elemen bangsa. Hal ini menurut dia, agar keragaman Indonesia ini tetap terjaga.
"Makanya saya di sini ada sosialsasi 4 pilar. Seperti begini sosialisasi tapi kritis. Nanti kalau sosialisasi ke desa-desa ya beda dengan menekankan kerukunan. Tapi kalau sosialisasi ke bapak-bapak (DPP Projo) ya berbeda dengan yakni dengan cara kritis," pungkas Zulkifli. (Put/Mut)
