Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau kerap disapa Haji Lulung telah melaporkan audit anggaran DKI tahun 2014 yang merupakan bagian dari Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) DPRD DKI. Dalam laporannya, ada 6 kegiatan yang disorot pansus dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp 484 miliar.
Terkait hal itu, Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indriyanto Seno Adji mengatakan pihaknya masih terus melakukan pendalaman dan kajian setiap laporan yang masuk. Dia menegaskan setiap laporan dari masyarakat yang datang ke lembaganya, harus melalui sejumlah tahap untuk kemudian diteruskan menjadi sebuah penyelidikan.
"(Laporannya) memerlukan pendalaman dan kajian dari tim," ujar Indriyanto Seno Adji saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (2/11/2015).
Baca Juga
Advertisement
Indriyanto menuturkan, laporan yang disampaikan Haji Lulung pada Jumat 30 Oktober lalu masih berada dalam tahap laporan pengaduan masyarakata (Dumas) KPK.
"Ini kan masih tahap awal yang diterima unit pengaduan masyarakat," tandas Indriyanto.
Haji Lulung bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta melaporkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke KPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras. Menurut mereka, pembelian itu telah mengabaikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lembaga tersebut juga sudah merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk membatalkan transaksi jual beli tanah untuk RS Sumber Waras lantaran pembelian lahan seluas 3,7 hektar itu berpotensi merugikan keuangan negara. (Put/Mut)
