Liputan6.com, Jakarta - Para akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta menyerahkan hasil kajian mengenai penanganan dan pengelolaan lahan gambut yang terbakar kepada Presiden Jokowi. Rektor UGM Dwikorita Karnawati mengatakan, mereka memberikan beberapa rekomendasi kepada Jokowi, di antaranya pemetaan lahan gambut serta bagaimana menjaga agar lahan gambut dapat menjadi sumber penyimpanan air.
Dwikorita mengatakan untuk mengatasi dan mencegah kebakaran, pemerintah memerlukan adanya integrasi beberapa aspek yaitu aspek sosial, teknis, dan politik. "Diperlukan rekayasa sosial, teknis, dan aspek politik pembangunan ekonomi dalam hal pengelolaan perkebunan," kata Dwikorita di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/11/2015).
Selain itu, kata Dwikorita, pemerintah juga perlu menyiapkan mekanisme secara legal dalam menangani masalah kebakaran hutan. Kemudian, ketiga aspek yang terintegrasi tadi perlu dibungkus dengan aspek legal serta tata ruang.
Sementara itu, Ketua Pokja Karhutla UGM, Azwar Maas, yang merupakan ahli gambut mengatakan, gambut mempunyai kubah yang mempunyai simpanan air yang sangat besar. Ia menyebutkan, di kaki kubah itu ada 2 sungai. Namun sekarang ini, kebanyakan lahan gambut hanya mempunyai jarak vertikal rata-rata hanya mencapai 20 meter.
Baca Juga
Advertisement
"Artinya, kalau ke lapangan semuanya datar tetapi konsep air bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Artinya, sekarang banyak kubah yang sudah dimanfaatkan," jelas Azwar.
Untuk mencegah terjadinya kebakaran di area bawah lahan gambut maka menurut Azwar, kubah tersebut harus punya cadangan air. "Artinya, areal kubah harus dikembalikan fungsinya secara alami, dikembalikan fungsi penyimpanan airnya," kata dia.
Ahli lahan gambut UGM lainya Oka Karyanto mengatakan, Presiden Jokowi benar-benar memandang pengolahan gambut ke depan harus dilakukan oleh pemerintah secara serius. Presiden memerintahkan Pokja harus segera melakukan pemetaan detail seluruh kawasan gambut di Indonesia, bukan kedalamannya tapi topografinya.
"Sehingga gerakan penyekatan kanal dan perbaikan restorasi air itu akan segera dilakukan dalam waktu beberapa bulan ke depan," kata Oka.
Kepada Pokja UGM, Jokowi juga menyampaikan akan memberi ruang gerak kepada masyarakat kecil untuk mampu mengelola gambut dengan baik. "Di Riau, di Papua, di Kalteng misalnya, agar diberi ruang gerak sebagai model bahwa dengan pengelolaan tanpa pengeringan kanalisasi dengan komoditas yang tidak kalah berharganya ketimbang sawit dan HTI," beber Oka.
Menanggapi hasil kajian UGM, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut mengatakan, Jokowi telah memerintahkan kepada dirinya dan Menteri Lingkingan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, untuk menindaklanjuti hasil kajian yang dilakukan Pokja UGM.
"Pemetaan detil tentang gambut karena kebakarannya adalah kebakaran di lahan gambut. Waktunya untuk pemetaan ini tidak panjang. Setelah ada hujan ini pasti mudah-mudahan clear dan sebelum musim hujan ini harus sudah selesai pemetaan. Jadi tinggal 2 bulan ini. Kemudian kita punya waktu 8 bulan untuk musim kemarau tahun depan," kata Basuki.
Hal senada disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya yang menyebutkan, bahwa Presiden Jokowi telah memerintah untuk segera melakukan proses sesuai rekomendasi ini, meskipun sebetulnya sudah diperkaya dengan banyak diskusi. (Nil/Mut)
