Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah meluncurkan pelayaran kapal berjadwal yang mayoritas memiliki rute menuju Indonesia Timur. Pelayaran berjadwal ini merupakan bagian dari program tol laut Presdien Jokowi.
Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengungkapkan dengan adanya pelayaran kapal yang reguler ini mampu memberikan kepastian para pengusaha terutama pengusaha di wilayah Indonesia Timur.
"Salah satu penyebab harga angkut menurut data Kementerian Perdagangan, beberapa bulan testing dan analisa ini menunjukan dengan program ini harga turun bisa 30 persen dibandingkan sebelumnyan, tentu ini angka signifikan," kata Lembong di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Baca Juga
Advertisement
Dikatakan Lembong, apa yang dilakukan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan dalam menyelenggarakan program ini adalah bentuk sinergi yang dapat menjadi contoh dan terus ditingkatkan.
"Sebagai negara maritim, perdagangan antar pulau ini sebetulnya jauh lebih signifikan, daya saing ekonomi kita sebetulnya kita harus membenahi kekurangan dan ini contoh paling bagus di transpotasi," tegas Lembong.
Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjelaskan, program pelayaran kapal berjadwal ini dimaksudkan untuk mengurangi disparitas harga antara Indonesia Timur dengan daerah sentra produksi yang ada di wilayah Indonesia Barat.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Pubtik untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut, PT Pelni (Persero) ditunjuk sebagai pihak yang menyelenggarakan pelayaran reguler tersebut.
"Jadi nanti pemerintah berikan PSO kepada Pelni yang ditugaskan, ada barangnya atau tidak, dari barat ke timur atau sebaliknya jadwalnya harus tetap," kata Jonan.
Untuk saat ini, Pelni masih bisa menyediakan tiga kapal dan melayani tiga trayek dari ketentuan seharusnya enam kapal yang melayani enam trayek juga seperti yang tertuang dalam ketetapan. (Yas/Ndw)
