Menkumham Punya Waktu 4 Bulan Keluarkan SK Kepengurusan Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar saat ini masih belum mengantongi surat keputusan (SK) dari kepengurusan yang legal. Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly memiliki waktu beberapa bulan sebelum mengeluarkan SK itu.

"Ya, Menkumham punya waktu 3 atau 4 bulan untuk mengeluarkan itu," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Pria yang kerap disapa JK itu memastikan Yasonna akan menerbitkan SK tersebut. Tidak ada niat pemerintah untuk menjegal atau mengintervensi partai politik.

"Tentu sebelum itu tentu, sebelum waktu habis harus mengeluarkan. Pasti mengeluarkan," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan kasasi yang diajukan DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Idrus Marham pada 20 Oktober 2015. Kasasi itu diajukan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta yang membatalkan putusan PTUN Jakarta.

Putusan PTUN Jakarta‎ isinya memenangkan gugatan Golkar kubu Ical terhadap penerbitan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM, terhadap pengesahan kepengurusan DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol

Kedua kubu Partai Golkar kemudian menggelar acara silaturahmi nasional (silatnas) pada Minggu, 1 November 2015 yang digagas perwakilan dua kubu di internal Golkar, yakni Nurdin Halid dan Yorrys Raweyai, sebagai langkah awal rekonsiliasi kader.

Acara ini dihadiri sejumlah kader Golkar seperti Jusuf Kalla, Luhut Binsar Pandjaitan, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita, Idrus Marham, Zainuddin Amali, Titiek Soeharto, Nurdin Halid, Tantowi Yahya, Fadel Muhammad, Setya Novanto, Fahmi Idris, Priyo Budi Santoso, Leo Nababan, Yorrys Raweyai, Popong Otje Djundjunan, Siti Hardijanti Rukmana, Nurul Arifin, dan ratusan kader lain.

Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie mengatakan dia bersama Agung Laksono sepakat akan mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dalam proses rekonsiliasi. (Mvi/Yus)**