Liputan6.com, Jakarta - Masa kampanye pilkada serentak digelar 27 Agustus hingga 5 Desember 2015. Proses kampanye dinilai masih jauh dari jujur dan adil.
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) memandang banyak terjadi modus kampanye yang diduga merupakan indikasi bagian dari money politics alias politik uang. Modus itu bukan hanya dalam bentuk uang nyata, tapi banyak cara. Salah satunya melalui penganan khas daerah yang manis dan legit, wingko.
"Ada snack wingko yang merupakan nama kandidat atau singkatan dari pasangan yang dibagikan. Apalagi dia produksi sendiri. Ini kalau enggak salah di Sleman," ujar peneliti JPPR Sunanto di gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (5/11/2015).
Pria yang akrab disapa Cak Nanto itu mengatakan masih banyak modus yang dilakukan para pasangan calon, baik itu berbentuk pertemuan tertutup atau terbuka, untuk menarik suara pemilih dalam pilkada 9 Desember 2015.
"Mengajak nonton bersama atau layar tancap. Lomba masak bersama, lomba futsal, bahkan ada yang datang ke kawinan masyarakat. Ada juga cutting stiker di angkot, di taksi, bahkan ada juga berbentuk VCD kampanye," kata dia.
Bukan hanya modus kampanye, Cak Nanto juga memaparkan besaran dana kampanye yang diambil dari beberapa daerah, yaitu di Maros, Balikpapan, Semarang, Jember, Seluma, Depok, Bantul, Tangsel, dan Palu.
"Tercatat dari 541 pasangan calon, ada 178 pasangan dana awalnya Rp 0-10 juta, kemudian 149 pasangan memiliki dana Rp 0-100 juta, 175 pasangan memiliki dana Rp 100-500 juta, 23 pasangan Rp 500 juta-1 miliar, dan di atas 1 miliar ada 17 pasangan," kata dia.
Baca Juga
Advertisement
Sunanto mengatakan meskipun telah diungkapkan besarannya tidak menjadi jaminan ada kejujuran di antara pasangan calon. Karena itu, diharapkan semua pasangan calon bisa jujur dalam menyampaikan laporan kampanye nanti.
"Ada 1 pasangan calon di Indramayu mengungkapkan besaran dana kampanyenya Rp 7 miliar lebih. Ini kan belum tentu jujur, tapi belum tentu juga ini tak jujur. Karena itu, perlu ada komitmen serius dari pasangan calon agar bisa menciptakan proses demokrasi yang baik," ujar Sunanto. (Mvi/Sun)**
