Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada Jumat 5 November besok. Beredar kabar bahwa dalam kunjungan resmi tersebut, Jokowi memiliki agenda lain yakni bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Kabarnya, salah satu yang bakal dibahas dalam pertemuan itu adalah soal reshuffle kabinet. Benarkah?
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah hal tersebut. Dia mengatakan, Lampung memang merupakan kampung halaman Zulkifli Hasan, namun kedatangan Jokowi ke sana hanya untuk mengecek pembangunan proyek infrastruktur yang tengah dibangun pemerintah.
"Ndak ada pertemuan Pak Zul dengan Pak Presiden. Kan nggak perlu ke Lampung (untuk bertemu Zulkifli Hasan), walaupun Lampung kampungnya Pak Zul," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11/2015)
"Presiden betul-betul dalam kunjungan kerja ke galangan kapal melihat groundbreaking," imbuh dia.
Baca Juga
Advertisement
Menurut dia, walau PAN telah mendeklarasikan diri sebagai partai pendukung pemerintah, bukan berarti bisa langsung masuk dalam struktur kabinet.
Lalu, apakah PAN bakal dilibatkan dalam setiap pertemuan rutin dengan partai pendukung pemerintah dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH)? Mengingat PAN masih tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).
Pramono menilai, hal tersebut merupakan kewenangan para ketua parpol KIH.
"Yang jelas yang pertama yang diundang adalah KIH. Nah tanyakan saja ke Bu Megawati, Pak Surya Paloh, Pak Wiranto, Pak Romi, dan Cak Imin. Ikut atau tidak, kalau itu domainnya para ketua umum," tandas Pramono.
Sejumlah petinggi partai politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berkumpul di rumah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 3 November lalu.
Menurut Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, pertemuan itu rutin dilakukan para ketum parpol pengusung Jokowi-JK untuk membahas dinamika politik nasional.
Namun, dia membantah pembahasan dinamika politik nasional itu salah satunya mengenai pergantian menteri atau reshuffle kabinet jilid II. Persoalan siapa mengganti siapa di Kabinet Kerja, sambung dia, adalah hak dan kewenangan Jokowi selaku Presiden. (Ndy/Sun)
