Liputan6.com, Jakarta - Hubungan Indonesia dan Brasil sempat diwarnai ketegangan sejak RI memutus hukuman mati terhadap 2 warga Negeri Samba tersebut. Buntutnya, surat kepercayaan atau credentials letter Duta Besar RI untuk Brasil Toto Riyanto ditolak oleh Presiden Brasil Dilma Rousseff.
Penolakan berlangsung saat Toto sudah berada di Istana Kepresidenan Brasil. Padahal sebelumnya Dubes Toto telah menerima surat undangan resmi dari Pemerintah Brasil.
Kini, setelah sempat ditolak, surat kepercayaan tersebut diterima Presiden Dilma Rousseff. Seperti disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir.
"Duta Besar RI untuk Brasil Toto Riyanto menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Brasil Dilma Rousseff. Penyerahan surat kepercayaan dilakukan di Istana Presiden Rabu 4 November 2015 sekitar pukul 11.15 pagi waktu Brasilia," kata pria yang kerap disapa Tata itu di Jakarta, Kamis (5/11/2015).
Baca Juga
Advertisement
Tata menjelaskan, penyerahan surat ini tidak dilakukan Dubes Toto sendirian. Namun, bersama puluhan dubes negara lain di Brasil.
"Dubes Toto Riyanto menyerahkan surat kepercayaan bersama dubes untuk Brasil dari 21 negara/perwakilan lain," ucap dia. "Ini merupakan langkah yang positif untuk membangun hubungan bilateral yang baik," pungkas Tata.
Ditolak
Hubungan RI-Brasil mulai menegang sejak warganya, Marco Archer Cardoso Moreira dieksekusi mati pada 18 Januari 2015 lalu. Dia menjadi terpidana mati setelah dihukum bersalah melakukan perdagangan narkoba.
Pria berumur 53 tahun itu ditangkap pada 2003 lalu setelah polisi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menemukan 13,4 kg kokain yang disembunyikan di dalam peralatan olahraga. Akibat eksekusi mati tersebut, Dubes Brasil di Indonesia ditarik Presiden Rousseff sebagai protes atas kematiannya.
Tak hanya menarik dubes, Brasil juga menunjukkan bentuk protes lainnya pada Jumat 20 Februari 2015. Presiden Dilma Rousseff menunda surat kepercayaan Dubes RI untuk Brasil Toto Royanto. Padahal Toto mengantongi undangan resmi dari Palacio do Planalto atau Istana Kepresidenan Brasil.
Langkah Pemerintah Brasil ini dinilai sebagai lanjutan protes terhadap eksekusi mati warga Brasil lainnya, Rodrigo Gularte pada 29 April 2015. (Ndy/Tnt)
