Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, dari 23 sistem kelistrikan nasional, 11 diantaranya mengalami defisit atau kekurangan pasokan listrik. Defisit tersebut yang menyebabkan beberapa daerah kerap kali menikmati pemadaman listrik bergilir.
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Alihuddin Sitompul mengatakan, sebanyak 3 sistem ketenagalistrikan nasional berstatus normal, 9 lainnya berstatus siaga (cadangan lebih kecil) dan 11 sistem ketenagalistrikan mengalami defisit.
"Ini mengerikan, kalau tidak diperbaiki dengan penambahan kapasitas listrik bisa bahaya. Karena gardu induk yang dioperasikan PLN saja sudah uzur," ucapnya saat Diskusi Pembangkit Listrik di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Jumat (6/11/2015).
Baca Juga
Advertisement
Ia mencatat, 11 sistem ketenagalistrikan yang mengalami defisit, antara lain Aceh Sumatera Utara dengan pasokan 1.821 Megawatt (Mw) dan terjadi defisit 5,22 persen. Diikuti Sumatera Barat (Sumbar), Riau dan Jambi (SBT) 1.277 Mw dan defisit 9,79 persen.
Sumatera Selatan (Sumsel), Bengkulu, Lampung (SBS) kapasitas 1.721 Mw dan defisit 8,19 persen. Kalimantan Timur 459 Mw dengan catatan defisit 1,04 persen, Kalimantan Barat 362 Mw dengan defisit 8 persen, Belitung 35 Mw defisitnya 14,90 persen.
Kemudian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan catatan pasokan 504 Mw dengan defisit 9,15 persen, Lombok 204 Mw defisitnya 17,35 persen, Sulawesi Utara dan Gorontalo 307 Mw dengan defisit 22,94 persen, Kendari 69 Mw dan defisitnya 22,38 persen serta Jayapura dengan pasokan 69 Mw.
"Kondisinya memang tipis-tipis semua. Misalnya Aceh Sumut defisit sampai 5,22 persen. Jadi konsekuensinya kena pemadaman listrik sampai 3 kali sehari, seperti makan obat," jelas Alihuddin.
Untuk itu, katanya, pemerintah berkomitmen membangun pembangkit listrik 35 ribu Mw merata di Indonesia sehingga defisit listrik semakin mengecil dan akhirnya mampu memenuhi kebutuhan listrik nasional.
"Menteri ESDM sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Beliau minta dicatat siapa saja Bupati atau Gubernur yang tidak mau mendukung program 35 ribu Mw," tegas Alihuddin. (Fik/Gdn)
