Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie memastikan akan melakukan rekonsiliasi di tubuh partainya dalam waktu dekat ini.
Namun, politisi yang akrab disapa Ical ini, menegaskan kubunya tidak menolak, jika rekonsiliasi itu digelar dalam bentuk Musyawarah Nasional (Munas).
"Munas harus diselenggarakan, tahunnya enggak tahu. Yang jelas kita tidak ada Munaslub," kata Ical di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/11/2015).
Ical mengatakan, sejauh ini dirinya terus melakukan komunikasi dengan Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono untuk mewujudkan rekonsiliasi partai beringin tersebut.
"Kita tidak mempersoalkan proses hukum yang saat ini masih berjalan. Proses hukum biar terus berjalan. Kami berdua (Ical-Agung) akan mempercepat proses rekonsiliasi," ucap dia.
Baca Juga
Advertisement
Dia menambahkan, komunikasi dengan Agung Laksono saat ini dalam tahap menyamakan pandangan demi kembali bersatunya Golkar.
"Dialog terus, tadi pagi jaga saya bertemu Pak Agung dan kita sudah bicara," ujar Ical.
Sekjen Golkar versi Munas Bali Idrus Marham meminta konflik Golkar dihentikan. Sebab, menurutnya, tidak menutup kemungkinan akan ada yang mengambil keuntungan dari dualisme kepengurusan di Golkar tersebut jika terus berlanjut.
"Yang bertepuk tangan adalah orang-orang yang diluar, orang-orang dari partai lain," ujar Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jumat.
Terkait sikap Menkumham Yasonna Laoly yang belum mencabut surat keputusan (SK) mengenai kepengurusan Golkar, ia pun meminta Politikus PDIP itu menjalankan prinsip 'good goverment'.
"Laksanakanlah apa yang sudah menjadi putusan hukum. Jika tidak dilaksanankan, tentu ini bisa jadi perbuatan melawan hukum, dan ini tidak baik. Jangan sampai menunjukan sikap yang mencerminkan good goverment," tandas Idrus. (Dms/Rmn)
