Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, menyampaikan 2 kritik ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Dia menilai, Yasonna punya 2 kesalahan, yakni dari sisi kebijakan dan etik yang perlu mendapat evaluasi dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Pertama dari kebijakan remisi, baru jadi menteri evaluasi Peraturan Pemerintah pengetatan remisi koruptor," kata Donal dalam diskusi bertajuk Reshuffle Datang, Parpol Tegang di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015).
Advertisement
Menurut dia, pemberian remisi kepada koruptor berimbas besar pada melempemnya pemberantasan kejahatan kerah putih ini. Contohnya, mantan narapidana kasus korupsi Jimmy Rimba Rogi yang jadi calon Wali Kota Manado dan mantan Napi Yusak Yaluwo yang maju jadi calon Bupati Boven Digoel.
"Mereka lagi jalani pembebasan bersyarat tapi mau maju lagi. Kalau pengetatan remisi mereka enggak akan bisa," ujar dia.
Donal menambahkan, kedua napi ini bisa bebas bersyarat kendati belum membayar uang pengganti. "Yusak harusnya bayar uang pengganti Rp 50 miliar. Jimmy Rimba Rp 46 miliar. Yang rugi siapa? Negara. Dua kasus ini nilai kerugian sampai Rp 100 miliar," papar dia.
Dari sisi etik, kata Donal, Yasonna juga telah membangkang dari perintah Presiden untuk menghentikan upaya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, sebagai bawahan, Yasonna harusnya patuh.
Warna Baru Penegakan Hukum
Selain Menkumham, ICW juga menilai kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo belum memuaskan. Terlebih, HM Prasetyo adalah kader dari Partai Nasdem yang sarat kepentingan politis dalam penegakan hukum.
"2 Sektor, Jaksa Agung dan Menkumham adalah prioritas penting yang harus dibenahi," sebut Donal
Donal meyakini apabila Menkumham Yasonna H Laoly dan Jaksa Agung HM Prasetyo diganti, akan membawa warna baru bagi penegakan hukum di Indonesia.
"Itu penting (kalau diganti), karena harus ada warna di pemberantasan korupsi Jokowi," jelas Donal.
Masih kata Donal, ICW juga mengapresiasi Jokowi yang selalu ingin membenahi sektor ekonomi. Namun, diperlukan juga warna lain di penegakan hukum.
"Pemerintahan Pak Jokowi pun demikian, jangan memikirkan sektor ekonomi saja, tapi hukum juga. Ekonomi akan menjadi amburadul apabila tidak didukung penegak hukum yang bagus, seperti untuk lakukan pencegahan dan penindakan," tandas Donal. (Ado/Sun)
