Liputan6.com, Serang - Partai Amanat Nasional (PAN) telah melabuhkan dukungannya ke sisi pemerintahan Jokowi-JK. Meskipun sejak awal dia berkomitmen untuk menjadi partai penyeimbang pemerintah di kubu Koalisi Merah Putih.
Buntutnya, Jokowi dikabarkan bakal melakukan perombakan kabinet alias reshuffle. Terkait hal ini, partai berlambang matahari terbit itu menyatakan kesiapannya menerima jatah menteri dari Presiden Jokowi.
"Kalau pun PAN bergabung tanpa syarat. Tetapi, kalau diminta untuk NKRI, PAN itu apa saja siap," kata Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan usai menghadiri apel akbar pemenangan Pilkada Serentak 9 Desember 2015 di Kabupaten Serang, Banten pada Minggu 8 November 2015.
"Demi kesejahteraan rakyat, demi kemajuan bangsa, apa saja PAN siap. Diminta mendukung untuk jadi menteri pun siap. Jadi apa saja PAN siap," imbuh dia.
Baca Juga
Advertisement
Beredar kabar PAN bakal diberi jatah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri BUMN oleh Jokowi. Benarkah?
"Itu urusannya Bapak Presiden, mana kita mengerti. Kita tidak berhak tanya-tanya, bukan urusan kita," ujar dia.
Dia menyatakan, partainya tak ikut campur soal reshuffle kabinet. Lantaran hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden.
"Reshuffle itu sepenuhnya hak Bapak Presiden. Saya ini ketua MPR, mengerti hukum tata negara. Jadi kita (PAN) tidak ikut campur soal reshuffle. Secara masukan, soal reshuffle, soal kabinet, hak penuh prerogatif Bapak Presiden. Saya serahkan kepada beliau," tandas Zulkifli.
Kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tengah menjadi sorotan. Siti dinilai tak mampu menyelesaikan masalah kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan posisi menteri BUMN yang dijabat oleh Rini Soemarno dianggap gegabah karena telah 'menggadaikan' 3 bank BUMN ke China untuk mendapatkan dana. (Ndy/Mvi)
