Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya tidak turut campur dalam wacana reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang kian bergulir. Sebab reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
Kendati, Hasto menyatakan, partainya siap memberikan masukan kepada Jokowi, jika presiden meminta pertimbangan mengenai reshuffle.
"Kita tunggu presiden. PDI P tidak dalam posisi meminta reshuffle, terkecuali presiden meminta pertimbangan ke PDI P. Ini hak prerogatif presiden. Kami tak inisiasi. Semua kendali di tangan presiden," ujar Hasto di Hotel Sahid Jakarta, Selasa (10/11/2015).
Baca Juga
Advertisement
Terkait reshuffle, Hasto hanya berharap, apa yang dilakukan presiden ini sebagai bentuk memperkuat pemerintahan, khususnya dalam bidang ekonomi. Juga diharapkan seluruh jajaran kementerian bekerja keras membantu program Jokowi-JK.
"Jangan ada menteri mengedepankan desain kebijakan pribadi, tanpa melihat Trisakti yang dipegang presiden," kata dia.
Maka itu, Hasto berharap, ke depan perekonomian tak dibangun berbasis utang luar negeri, melainkan didorong untuk berdikari.
Menurut Hasto, tantangan yang dihadapi Pemerintahan Jokowi-JK saat ini terletak di para pejabat eselon di kementerian, yang dinilai masih bekerja dengan gaya birokrasi pemerintahan lama.
"Maka seorang menteri harus ada leadership kuat, untuk menggerakkan birokrasinya sesuai dengan kebijakan ekonomi dan politik presiden. Ini menyangkut persoalan kepemimpinan juga," pungka Hasto. (Rmn/Dan)
