Liputan6.com, Jakarta - Agar dapat bersaing di pasar domestik maupun global, peningkatan nilai tambah produk di sektor kelautan dan perikanan sudah menjadi suatu hal yang wajib dilakukan. Dengan demikian, produk kelautan dan perikanan nasional bisa mempunyai nilai tambah dan kompetitif dengan produk lain.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Nilanto Perbowo mengatakan, untuk merealisasikan hal ini, pihaknya mengajak para investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk masuk pada sektor perikanan.
"Orientasi kami dapat menjadi raja di negeri sendiri, bahkan mampu berkompetisi di pasar global, untuk itu kami mengajak investor terutama investor kelas kakap agar masuk disektor kelautan dan perikanan agar produk kelautan dan perikanan Indonesia mempunyai daya saing dan nilai tambah lebih," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (11/11/2015).
Baca Juga
Advertisement
Dia menjelaskan, investasi di sektor perikanan bisa masuk di sektor hillir seperti pembangunan fasilitas pendingin (cold storage), pembangunan unit pengolahan ikan dan industri turunan lainnya untuk meningkatkan proposisi nilai perikanan Indonesia.
Nantinya setelah proses hiliirisasi berjalan dengan baik, makan akan memberikan dampak pada nilai pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan ditargetkan mencapai 7 persen.
"Kami menargetkan seiring dengan proses hillirisasi industri, nilai investasi kelautan dan perikanan pada tahun 2016-2019 bisa meningkat hingga Rp 95 triliun," kata dia.
Jika investasi ini bisa masuk, lanjut Nilanto, bukan hanya nelayan dan pembudidaya saja yang diuntungkan karena produk maupun ikannya dapat diserap oleh industri. Namun dengan kemajuan hillirisasi industri di sektor kelautan dan perikanan juga akan meningkatkan lapangan kerja dan yang paling utama yaitu meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan masyarakat pada umumnya.
"Yang terpenting adalah sektor kelautan dan perikanan mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat, dan perekonomian nasional pada umumnya," jelasnya.
Nilanto juga menyadari, masih banyak kendala yang harus dihadapi jika berinvestasi, seperti permasalahan tata ruang, iklim investasi yang belum sepenuhnya ramah pada calon pemodal, minimnya insentif dari daerah, rendahnya kualitas pelayanan usaha di daerah, faktor keamanan dan minimnya sarana dan prasarana pendukung usaha.
"Kendala pasti ada, tapi memang kami memang minimalisir, apalagi sekarang pemerintah Jokowi-JK sudah memberlakukan pelayanan investasi satu pintu, itu akan membantu mempermudah investor dalam berinvestasi di Indonesia," tandasnya. (Dny/Gdn)
