Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Sulawesi Utara (Sulut) masih terganjal persoalan lahan, terutama rumah-rumah liar warga. Namun KEK lain, seperti Sei Mangkei di Sumatera Utara (Sumut) justru sudah mengalami perkembangan termasuk ketersediaan pasokan gas untuk industri.
Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian, Imam Haryono mengatakan, pembayaran ganti rugi lahan atau rumah liar dari pemerintah sempat dikembalikan warga karena merasa terusik dengan proyek KEK Bitung.
"Uangnya saja dikembalikan, jadi tanahnya belum selesai. Masih ada rumah-rumah liar seluas 92,6 hektare (ha), belum beres. Kalau mau ngukur lahan, semua (warga) sudah bawa golok, bagaimana mau mengukur," ujarnya saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2015).
Baca Juga
Advertisement
Kepala Perwakilan Bank Indonesia untuk wilayah Manado, Peter Jacob sebelumnya mengungkapkan, KEK Bitung yang berada di Sulawesi Utara diharapkan bisa menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.
"KEK Bitung itu dari hasil perhitungan atau kajian kami di BI, kalau nantinya sudah beroperasi penuh bisa sumbang pertumbuhan ekonomi (Sulut) sebesar 3,75 persen," kata Peter.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina Gas (Pertagas), Hendra Jaya mengatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mulai menyuplai pasokan gas ke Sei Mangkei secepatnya.
"Tadi kami laporkan pembangunan infrastruktur gas di Sei Mangkei sudah 90 persen kemajuannya. Jadi Desember ini atau Januari 2016, kita bisa suplai gas ke sana," paparnya.
Hendra menambahkan, perusahaan akan mulai memasok gas perdana ke PT Unilever Oleochemical Indonesia Tbk. Selanjutnya suplai gas, diakuinya juga akan mengalir ke kawasan industri lain seperti Palu dan Bitung.
"Rencananya pun gas dipasok untuk kilang di Duri Dumai. Kami sudah tandatangani perjanjian pasokan gas di KEK Palu. Jadi kami bisa suplai kapanpun asal mereka siap," jelasnya.
Pembangunan infrastruktur lain di Sei Mangkei yang harus dipercepat, kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko adalah pelabuhan dan jalur kereta api. Proyek ini masih terkendala pembebasan lahan.
"Sudah kita laporkan, ada tanah yang masih belum dibebaskan untuk rel sepanjang 7 Km dan target selesai pada Desember ini," pungkas Hermanto. (Fik/Gdn)
