Liputan6.com, Jakarta - Meski menimbulkan penolakan dari sejumlah kalangan, namun proyek reklamasi teluk Jakarta masih terus berlangsung hingga saat ini. Proyek yang tengah digarap oleh PT Agung Podomoro Land Tbk melalui anak usahanya yaitu PT Muara Wisesa Samudera ini nantinya akan membentuk pulau buatan seluas 165 hektare (ha).
Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisonal Indonesia (KNTI), Riza Damanik mengatakan, dari pada pemerintah daerah (pemda) DKI Jakarta sibuk dengan proyek reklamasi yang dinilainya belum tentu memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar pesisir Jakarta, akan lebih baik jika pemda melakukan rehabilitas dan perbaikan sanitasi di wilayah tersebut.
"Dalam 10 tahun-15 tahun terakhir ada dua persoalan yang dihadapi wilayah pesisir Jakarta, pertama tingginya pencemaran di 13 sungai dan teluk di Jakarta," ujarnya di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Rabu (11/11/2015).
Baca Juga
Advertisement
Dia menjelaskan, selama ini pemda masih kesulitan untuk menelusuri pelanggaran hukum terkait dengan pencemaran lingkungan, terutama yang dilakukan oleh korporasi.
"Selama ini, untuk hilangkan jejak pelanggaran hukum lingkungan di antara perusahaan yang buang limbah ke sungai dilakukan pada saat hujan sehingga jejak limbahnya hilang dan mengalir ke pantai atau mereka lakukan saat malam hari saat pengawasan tidak ada," kata dia.
Persoalan kedua yang dihadapi masyarakat pesisir pantai Jakarta yaitu soal buruknya sanitasi. Riza menuding hal ini karena kemudahan izin penggunaan tanah di wilayah sekitar sehingga merusakan alam.
"Kedua, buruknya sanitasi lingkungan, karena persoalan sertifikasi tanah yang gratis. Jadi di sana suka-suka saja, kapan mau bangun atau kapan mau digusur. Sementara informasi tentang kemiskinan di pesisir ini sangat sedikit padahal jaraknya hanya beberapa meter dari Istana Negara," jelasnya.
Oleh sebab itu, Riza berharap pemda DKI Jakarta bisa fokus mencari solusi permasalahan di wilayah pesisir Jakarta dibandingkan sibuk dengan proyek reklamasi. Solusi tersebut bisa dilakukan bersama-sama dengan koordinasi pemerintah pusat.
"Harusnya ini diselesaikan dulu, tapi ini malah fokus bangun pulau-pulau baru. Seharusnya Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama), Menteri Susi dan Menteri Siti Nurbaya bisa bersama-sama melakukan rehabilitasi pesisir teluk Jakarta," tandasnya. (Dny/Gdn)
