Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melaksanakan pertemuan tertutup dengan 5 ketua umum dari partai politik pendukung pemerintah pada Kamis kemarin, 12 November 2015. Jusuf Kalla mengatakan, pertemuan itu membahas reshuffle atau perombakan kabinet jilid II.
"Bahwa masalah politik, masalah reshuffle jadi bagian dari pembicaraan," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/11/2015).
Pria yang kerap disapa JK itu memastikan, reshuffle tidak akan dilaksanakan dalam waktu cepat. Sebab, Jokowi dan dia memiliki jadwal yang padat untuk menghadiri acara di luar negeri. Tidak hanya itu, pada 9 Desember 2015 akan dilaksanakan pilkada serentak.
"Kan masih sibuk ini. Presiden ke luar negeri, saya ke luar negeri, mau pilkada. Banyak hal. Ekonomi kita mesti diperhatikan. Katakanlah kalau mau diganti ya pada saat lain," ujar dia.
JK juga menampik kabar burung bahwa akan dilakukan reshuffle hari ini. Usai Salat Jumat, ia makan siang bersama Presiden Jokowi dan tak membahas hal tersebut sama sekali.
"Pasti tidak benar (reshuffle hari ini). Saya makan lama, ngobrol-ngobrol tidak ada (bicara itu)," imbuh JK.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, evaluasi terhadap 34 menteri terus dilakukan hingga hari ini. Hal tersebut rutin dilakukan sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Baca Juga
Advertisement
Ketua Umum PPP Muktamar Surabaya Romarhumuziy menuturkan pertemuan presiden, wakil presiden, dan partai pendukung pemerintah berlangsung dari pukul 18.30 WIB hingga pukul 21.10 WIB. Ada 3 fokus pembicaraan dalam pertemuan tertutup itu.
"Pertama, konstelasi politik nasional dan konsolidasi KIH yang dalam rapat tadi disepakati diubah namanya menjadi Partai-Partai Pendukung Pemerintah," ujar pria yang akrab disapa Romi.
Kedua, lanjut Romi, partai-partai pendukung pemerintah memberikan dukungan penuh untuk mendorong momentum meningkatnya pertumbuhan ekonomi kuartal III yang merupakan hasil dari sejumlah paket kebijakan ekonomi.
"Ketiga, hal-hal terkait kinerja parlemen antara lain membahas beberapa pansus, baik pansus perundang-undangan maupun pengawasan," tandas Romi. (Mvi/Mut)
