Liputan6.com, Jakarta - PT Freeport Indonesia terus memberikan cerita-cerita yang menarik untuk disimak. Setelah kabar keblingeran percepatan perpanjangan kontrak, kini terkuak tindakan oknum yang telah mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mendapat keuntungan pribadi ke pihak Freeport.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perbankan, Keuangan dan Pasar Modal, Rosan P Roeslani saat berbincang dengan wartawan mengungkapkan, Freeport selalu menjadi sorotan seluruh elemen masyarakat karena merupakan perusahaan raksasa yang mempunyai tambang emas Grasberg, Papua.
Baca Juga
Advertisement
"Freeport ini pertambangan cukup seksi. Jadi kalau ada masalah catut-mencatut, kita mestinya beretika," tegas Presiden Direktur PT Recapital Advisor sekaligus mantan Direktur Utama PT Berau Coal Energy Tbk itu di Jakarta, Minggu (15/11/2015).
Rosan menilai, tindakan mengatasnamakan Presiden dan Wapres untuk meminta bahkan sampai memeras Freeport dapat menjadi referensi buruk bagi Indonesia karena dianggap tidak mampu menjaga investasi asing yang sudah menanamkan modal dalam jumlah besar dan cukup lama berada di Negara ini.
"Kepentingan dan kedaulatan nasional memang harus didahulukan. Tapi kita juga harus menghargai investasi besar yang sudah ditanamkan di Indonesia. Jangan cuma ngundang investasi masuk, beri banyak insentif, tapi tidak dijaga. Itu bisa jadi referensi buruk buat kita," ucap Rosan, bakal calon Ketua Umum Kadin Indonesia ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebelumnya menyatakan, akan menindak oknum yang telah mengatasnamakan Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta sesuatu ke pihak Freeport.
"Saya tidak mengatakan pencatutan, saya hanya bilang ada orang atau tokoh yang menggunakan nama Presiden untuk meminta sesuatu kepada Freeport dan saya sedang menimbang juga karena itu orang di parlemen," kata Sudirman.
Mengingat pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut orang parlemen dan merupakan salah satu tokoh penting di parlemen, Sudirman tengah melakukan koordinasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Saya akan bertemu mereka, berkonsultasi dengan mereka, biarkan mereka yang melakukan review, mencari waktu yang tepatlah," pungkasnya. (Fik/Gdn)
