Liputan6.com, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II yang dibentuk DPR menyambangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka meminta dilakukan audit investigasi pada perusahaan plat merah tersebut.
Terkait hal tersebut, anggota BPK Achsanul Qosasi mengatakan, saat ini tahapan audit yang telah selesai dilakukan pihaknya mencapai 95 persen. Dia pun berjanji sisanya akan diselesaikan dalam pekan ini.
"Saat ini sudah 95 persen audit selesai. (Sisanya) 5 persen bukan masalah teknis tapi masalah diskusi dan pointer yang harus difinalkan dengan pimpinan. Insya Allah 5 persennya akan selesai minggu ini sesuai janji saya di DPR 30 hari audit selesai. Tanggal 22 November selesai, tinggal nunggu undangan untuk melakukan pemaparan," ujar Achsanul di kantornya, Jakarta, Senin (16/11/2015).
Dia pun berharap baik dari pihak Pansus Pelindo II dan BPK ada kesepaktan waktu untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut.
"Jadi mudah-mudahan, antara Pansus dan BPK ada kesepakatan waktu untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut terkait masa sidang yang akan berakhir tengah Desember ini," tutur mantan Ketua DPP Partai Demokrat itu.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Pansus Pelindo II, Aziz Syamsudin pun menegaskan jika memang rencananya tanggal 22 November selesai, maka dalam waktu dekat juga diatur.
"Kalau memang rencananya 22 November, 23 November atau 28 November kami akan mengundang untuk rapat konsultasi dengan DPR dan Pimpinan BPK," jelas Aziz.
Karena itu, Politikus Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR itu meminta agar pihak BPK memberikan kepastian waktu. "Kalau bisa kita meminta acuan waktu. Kalau memang sudah ada waktunya, kami akn langsung melakukan rapat pleno intenal," pungkas Aziz.
Audit New Priok
Proyek perluasan Pelabuhan Tanjung Priok alias New Priok yang dilakukan PT Pelindo II kembali menjadi sorotan. Bahkan ini menjadi bahan pembicaraan saat Pansus Pelindo II menyambangi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Achsanul Qosasi, menjelaskan pihaknya akan melakukan audit khusus New Priok.
Baca Juga
Advertisement
"Dari 20 temuan, 6 kita temukan terkait kalibaru (New Priok). Cuma memang (dalam audit) itu kita enggak bahas sumber dananya. Itu tidak kita bahas. Karena dari BUMN biasa berhutang. Kalau nanti, teman-teman parlemen meminta audit khusus, mungkin akan kita lakukan," ujar dia.
Bukan hanya itu, mantan Ketua DPP Partai Demokrat itu pun menegaskan, pihaknya juga akan melakukan analisa ekonomis terkait perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT).
"Kita juga melakukan analisa ekonomis. Apakah perpanjangan tersebut menguntungkan rakyat atau tidak. Nanti BPk akan menyampaikan mana hal yang wajar, mana yang tidak," tegas Achsanul.
Di sisi lain, anggota BPK lainnya, Rizal Djalil mengatakan di hadapan Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Dyah Pitaloka dan Wakil Ketua Aziz Syamsudin, bahwa ini bukan semata-mata membahas permasalahan Direktur Pelindo II RJ Lino.
"Ini masalahnya bukan hanya RJ Lino, tapi ada pihak-pihak yang lebih besar di belakangnya. Mungkin pak Aziz dan bu Rieke lebih tahu," tandas dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli sempat mempermasalahkan soal proyek perluasan New Priok. Dia menilai, BUMN operator pelabuhan itu dia anggap menggeser isu dwelling time (waktu bongkar muat) dan kereta pelabuhan. (Mut)
