Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) Sudirman Said melaporkan politisi Senayan berinisial SN ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang berujung pada permintaan saham.
Memperkuat laporan tersebut, mantan Dirut PT Pindad itu membawa bukti rekaman percakapan SN dengan beberapa orang yang diduga merupakan seorang pengusaha dan salah satu petinggi PT Freeport di Indonesia. Dalam transkrip itu, SN menyebut nama Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan berulang kali.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung enggan berkomentar banyak terkait penyebutan nama Luhut dalam pertemuan itu, termasuk apakah Presiden Jokowi telah memanggil Luhut untuk meminta penjelasan.
"Karena kewenangan ini sudah dilaporkan di MKD, tentunya nanti MKD yang mempunyai kewenangan untuk memanggil siapa pun yang perlu dipanggil. Apakah Pak Luhut akan dipanggil, nah, itu urusan Presiden, nanti akan memanggil menteri atau tidak dipanggil menteri itu, itu Presiden mempunyai kebijakan," ujar Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/11/2015).
Baca Juga
Advertisement
Mantan Sekjen DPP PDIP itu menegaskan, walau hal ini ramai diperbincangkan oleh publik, Pramono memastikan munculnya pencatutan nama Presiden tak akan mengganggu kinerja pemerintah.
"Bahwa presiden sama sekali tidak terpengaruh sebenarnya dengan kehebohan ini, tetapi ini kan tidak baik kalau kemudian simbol negara digunakan oleh siapapun," ucap dia.
Presiden Jokowi juga sudah memberi arahan-arahan terkait Freeport dan segera dilaksanakan oleh menteri-menteri terkait. "Yang jelas Presiden sudah tahu duduk persoalanya yang sebenarnya, detailnya juga sudah tahu," ucap Pramono.
Dalam 3 lembar transkrip pembicaraan yang diterima Liputan6.com, Senin 16 November 2015 tengah malam lalu, terungkap adanya pembahasan antara SN, MS dan R tentang masa depan Freeport dan PLTA. Tak hanya itu, nama Menko Polhukam Luhut Pandjaitan disebut sebagai salah satu kunci keberhasilan lobi Freeport dengan pemerintah.
Berikut cuplikan transkrip pembicaraan tersebut:
SN: Jadi kalau pembicaraan Pak Luhut dan Jim di Santiago, 4 tahun yang lampau itu, dari 30% itu 10% dibayar pakai deviden.... Ini menjadi perdebatan sehingga mengganggu konstalasi....Ini begitu masalah cawe-cawe itu presiden ngga suka, Pak Luhut dikerjain kan begitu kan...Nah sekarang kita tahu kondisinya...Saya yakin juga karena presiden kasih kode begitu berkali-kali segala urusan yang kita titipkan ke presiden selalu kita bertiga, saya, pak Luhut, dan Presiden setuju sudah.
Saya ketemu presiden cocok. Artinya dilindungi keberhasilan semua ya. Tapi belum tentu kita dikuasai menteri-menteri Pak yang begini-begini.
R: Freeport jalan, bapak itu happy, kita ikut happy. Kumpul-kumpul/kita golf, kita beli private jet yang bagus dan representatif.
MS: Tapi saya yakin Pak, Freeport pasti jalan.
SN: Jadi kita harus banyak akal. Kita harus jeli, kuncinya ada pada Pak Luhut dan saya.
MS: Terima kasih waktunya pak.
(Ali/Vra)
