Liputan6.com, Manila Demi mengamankan perhelatan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit 2015 di Manila, pemerintah Filipina menggelar operasi pembersihan termasuk menyingkirkan ratusan gelandangan dan anak-anak dari ruas-ruas jalan utama pusat kota. Pengusiran gelandangan tersebut dilakukan agar mereka tak terlihat selama pertemuan berlangsung. Namun, operasi pembersihan tersebut menuai kritik.
"Menyakiti populasi gelandangan Manila seharusnya tidak menjadi bagian dari harga yang harus dibayar pemerintah Filipina demi menyambut para pemimpin internasional," ujar Deputy Asia Director di Human Rights Watch Phelim Kine seperti dilansir dari laman New York Times, Rabu (18/11/2015).
Kine menjelaskan, para delegasi APEC seharusnya menegaskan pada pemerintah Filipina bahwa 'clearing operations' terhadap penduduk paling rentan di Manila hanya mengikis reputasi APEC dan pemerintah.
Baca Juga
Advertisement
Menurut laporan Human Rights Watch, polisi dan sejumlah aparat pemerintahan telah mengusir sedikitnya 141 anak jalanan di pusat dan sekitar perkotaan Manila. Dalam pernyataannya, organisasi pengawas HAM tersebut mengatakan telah mewawancara anak-anak dan orang dewasa termasuk penyandang cacat yang diusir dari sekitar Manila.
Para gelandangan tersebut mengaku diperlakukan secara kasar saat disingkirkan dari jalanan dan tidak diizinkan berkeliaran di tempat biasa mereka tinggal. Menanggapi kritik dari Human Rights Watch, pemerintah Filipina mengonfirmasi bahwa pengamanan terhadap gelandangan tersebut bukan bagian dari persiapan perhelatan APEC.
"Ini bukan bagian dari operasi pembersihan dan sama sekali tidak berkaitan dengan kegiatan APEC. Program ini memang secara rutin dilakukan pemerintah lokal. Kenapa orang protes saat APEC saja? Padahal kegiatan ini berlangsung sepanjang tahun," papar salah satu direktur di Philippine Department of Social Welfare and Development, Alicia S Bonoan.
Pemerintah Filipina mengaku telah membersihkan jalanan dari gelandangan selama pertemuan-pertemuan besar berlangsung. Namun pihaknya membantah hal tersebut dilakukan demi kegiatan internasional semata.
Bonoan mengatakan, Human Rights Watch memang diberkan akses ke pusat-pusat penampungan gelandangan. Sayangnya, organisasi tersebut tidak menyertakan komentar dari orang-orang yang merasa bahagia diamankan dari jalanan dan menerima bantuan dari pemerintah.
"Kami melatih pemerintah lokal untuk berdiskusi dengan gelandangan dan tidak memperlakukan mereka secara kasar. Saat pihak kami mendatangi mereka, semua tindakan harus dilakukan berdasarkan kemanusiaan," tandasnya. (Sis/Zul)*
