Liputan6.com, Jakarta - Beredar surat yang diduga berasal dari Ketua DPR Setya Novanto yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pertamina Dwie Soetjipto. Surat itu disebut-sebut terkait adendum permintaan bantuan jasa penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan bahan bakar minyak (BBM) di PT Pertamina dan PT Orbit Terminal Merak.
Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR Hani Tahapari menanggapi beredarnya surat tersebut. Menurut dia, pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat untuk PT Pertamina yang ditanda tangani Setya Novanto.
"Surat yang beredar ini tidak pernah kami keluarkan, sebelumnya juga surat ini tidak pernah kami lihat," kata Hani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2015).
Hani menjelaskan, lambang DPR yang tertera di kop surat yang beredar tersebut, berbeda penempatannya dengan surat asli yang dikeluarkan bagian Tata Usaha Ketua DPR.
Baca Juga
Advertisement
"Lambang DPR RI yang di surat beredar itu di tengah atas, kalau yang asli itu lambang DPR nya ada di kiri tangan saya. Lambang DPR RI surat yang asli yang selalu ditanda tangani khusus oleh Setya Novanto sebagai Ketua DPR itu, selalu berada di pinggir, tidak di tengah seperti surat yang beredar," jelas dia.
Karena itu, Hani mengaku heran, kenapa surat yang menurutnya palsu tersebut bisa beredar. Padahal, pihaknya tidak pernah diminta Setya mengeluarkan surat untuk Pertamina.
"Kami tidak pernah tahu, kami tidak pernah mengeluarkan surat itu. Jadi surat ini palsu," tandas Hani.
Dugaan surat dari Setya Novanto kepada Direktur Utama PT Pertamina itu tertanggal 17 Oktober 2015 di kop surat. Dalam surat itu disebutkan, Setya Novanto diduga meminta PT Pertamina membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Orbit Terminal Merak (OTM), di terminal yang selama ini digunakan Pertamina untuk menyimpan bahan bakar. (Rmn/Sun)
