Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik menepis pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menyebut pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) tidak transparan.
Taufik mengatakan proses di Banggar berlangsung transparan, bahkan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pembahasan di Banggar kan terbuka untuk umum, disaksikan wartawan dan KPK pernah hadir. Kita sangat terbuka," kata Taufik di gedung DPRD, Jakarta, Rabu (18/11/2015).
"Saya dengar beritanya, pernyataan Ahok itu kemarin dan tadi pagi, saya jadi tersinggung," kata dia.
Baca Juga
Advertisement
Politikus Partai Gerindra ini menegaskan urusan memasukkan anggaran dalam program E-Budgeting merupakan tugas eksekutif, bukan legislatif. Taufik memastikan tidak ada hal-hal yang disembunyikan dalam rapat Banggar.
"Jadi saya dengar berita bahwa dibilang Ahok kalau DPRD tidak transparan, tidak diprogram dalam E-Budgeting. Saya kira Ahok tidak paham dan tidak dapat laporan utuh dari SKPD soal pembahasan di Banggar. Kalau E-Budgeting, E-Program, bukan urusan kita," ujar Taufik.
Meski geram atas pernyataan tersebut, Taufik mengatakan proses pengesahan RAPBD 2016 tidak akan dihambat oleh DPRD DKI Jakarta. Namun ia memberikan peringatan pada Ahok agar menjaga sikapnya. Dalam draf Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) total dana Ibu Kota sebesar Rp 66, 205.279.978.232 triliun.
"Perjalanan KUA PPAS Jumat besok ini bakal MoU, lalu Senin paripurna penyampaian RAPBD 2016. MoU itu jadi dasar penyusunan RAPBD, bisa cepat asal jangan cerewet Ahoknya," ujar Taufik. (Ron/Mut)**
