Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik geram karena Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebutnya tidak transparan dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Badan Anggaran (Banggar). Dia menuding balik Ahok lah yang tidak transparan, khususnya terkait pembagian tunjangan kinerja daerah (TKD).
"Yang tidak transparan itu eksekutif. Kita sudah minta perhitungan TKD tapi tidak dikasih. TKD itu jumlahnya gaji Rp 5 triliun lebih, TKD Rp12 triliun, jadi naik 200 persen dari gaji, untuk tahun depan. Kita minta tahu cara lu bagiin duit, sampai sekarang tidak dapat," tukas Taufik, di Gedung DPRD, Jakarta, Rabu (18/11/2015).
Politikus Gerindra ini menaruh curiga Ahok tidak paham sehingga tak dapat menjelaskan sistem pembagian TKD.
"Responsnya cuma iya-iya saja. Kan lu ada 70 ribu orang, ayo diskusi, kenapa ente dapat sekian-sekian yang ditotal dapat 12 triliun per tahun? Jangan-jangan Ahok enggak tahu lagi," jelas Ahok.
Tidak hanya itu, Taufik meminta agar Ahok menjelaskan pada anggota dewan dan publik, soal mekanisme pembagian uang upah pungut yang nilainya mencapai Rp 600 miliar.
Baca Juga
Advertisement
Dia menjelaskan, dalam rapat Banggar sebelumnya, anggota dewan telah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan rapat pun dibuka untuk umum.
Taufik mengatakan proses pengesahan RAPBD 2016 tidak akan dihambat oleh DPRD DKI Jakarta. Namun, dia memberikan peringatan pada Ahok agar menjaga sikapnya. Pada draf Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) total dana Ibu Kota sebesar Rp 66.205.279.978.232.
"Perjalanan KUA PPAS Jumat besok ini bakal MoU, lalu Senin paripurna penyampaian RAPBD 2016. MoU itu jadi dasar penyusunan RAPBD, bisa cepat asal jangan cerewet Ahoknya," tandas Taufik. (Bob/Mut)
