Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo bisa bertemu dengan pimpinan PT Freeport Indonesia kapanpun, tanpa melalui penghubung atau perantara. Hal ini menyusul kabar oknum DPR berinisial SN mencatut nama Jokowi.
Ketua DPR Setya Novanto mengaku sangat menghargai pernyataan itu.
"Saya justru menghargai apa yang disampaikan presiden dan itu betul. Karena siapapun ditanya kepada presiden. Presiden menjawabnya jelas," kata Setya di kediamannya di Jakarta, Rabu (19/11/2015).
Setya pun tidak mau disebut perantara dengan Freeport. Apalagi, kata dia, Jokowi bisa langsung mengutus menterinya untuk mengecek langsung segala hal yang berkaitan dengan Freeport.
"Buktinya beliau waktu ke Amerika kan belum memperpanjang. Dan, ini kita sangat menghormati dan mengapresiasi kepada Presiden," ujar Setya.
Dia juga mengakui Jokowi sangat berhati-hati jika mengenai Freeport. Sebab itu untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga
Advertisement
"Dan masalah Papua. Beliau hati-hati betul, itu kan bagian dari eksekutif dan pemerintah. Saya sadar betul itu," ujar Setya.
Sementara, lanjut dia, untuk memperpanjang kontrak karya dengan PT Freeport memang harus melalui persetujuan DPR.
"Jadi, ini tentu hal-hal yang perlu kita sampaikan keinginannya ini ya kita sampaikan, secara jelas bahwa presiden itu kalau menurut pendapat saya ya memang dasarnya itu betul-betul presiden dan PT Freeport itu harus sesuai undang-undang," kata Setya.
Dia menegaskan pertemuannya dengan bos Freeport bukan sebagai perantara antara Jokowi dan perusahaan tambang itu. Namun, Freeport lah yang datang padanya untuk membantu mereka soal perpanjangan kontrak karya.
"Tentu saya harus ingat-ingat, apa yang saya sampaikan kepada presiden. Dan, itu hanya menyampaikan saja. Tidak ada masalah pendanaan segala macam tidak ada," ujar Setya. (Nil/Bob)
