Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berkomitmen untuk membangun ekonomi secara merata untuk mewujudkan Nawa Cita sebagai cita-cita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal itu terlihat dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang juga memperhitungkan indikator kesenjangan ekonomi di samping pertumbuhan ekonomi.
Target APBN 2016 tak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi 5,3 persen namun juga Gini Ratio 0,39, dan ini merupakan indikator kesenjangan ekonomi.Wismana, Deputi Pembiayaan Pembangunan Bappenas menyampaikan hal itu pada Seminar Nasional bertajuk "Mengawal Nawa Cita Mewujudkan Indonesia Sejahtera" seperti dikutip dari keterangan yang diterbitkan, Kamis (19/11/2015).
"Pemerintah menilai pertumbuhan itu penting, namun pemerataan hasil-hasil pembangunan juga penting. Oleh karena itu, sejak era Jokowi, Gini Ratio menjadi salah satu target fiskal," ujar Wismana.
Fokus pemerataan itu secara teknis diwujudkan dengan target-target dan alokasi anggaran Nawa Cita yang tersebar di berbagai sektor pembangunan dan Kementerian/Lembaga.
Berdasarkan monitoring yang dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), program Nawa Cita dalam APBN 2015 terbagi menjadi 17 tema dengan total pagu anggaran sebesar Rp 105,84 triliun.
Alokasi terbesar berada pada tema kesehatan dengan nilai pagu sebesar Rp 28,09 triliun, sedangkan alokasi terkecil pada tema Undang-undang dengan nilai pagu sebesar Rp 7,31 juta.
Advertisement
Hingga 30 Oktober 2015, realisasi yang tercatat dari 17 tema Nawa Cita tersebut adalah sebesar Rp 23,86 triliun atau 22,55 persen dari total pagu program Nawa Cita.
Bilmar Parhusip, Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPB menyampaikan hal itu ketika mendemonstrasikan bagaimana seluruh anggaran program Nawa Cita itu diakomodir dan dikawal oleh DJPB melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negawa (SPAN).
Sudarto, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan menyatakan DJPB menaruh perhatian besar pada monitoring pencapaian target Nawa Cita.
"Kami mengusulkan pada Bappenas untuk membuat kodifikasi khusus untuk program-program Nawa Cita," kata dia.
Ia menambahkan, penggunaan kode khusus untuk memudahkan Kementerian Lembaga, bahkan Presiden untuk memonitor capaian kegiatan terkait Nawa Cita.
Dalam seminar nasional itu juga diikuti oleh para pejabat perwakilan dari 10 kementerian/lembaga dengan pagu anggaran terbesar, kalangan akademisi, asosiasi profesi dan UKM tersebut. Realokasi anggaran baik di sisi penerimaan mau pun belanja negara berdasar prioritas Nawa Cita merupakan bentuk reformasi mendasar dalam pengelolaan APBN terutama mendukung pencapaian pemerataan hasil pembangunan. (Fik/Ahm)
