Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menemukan anggaran tak wajar di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Menurut gubernur yang akrab disapa Ahok, anggaran itu untuk pembayaran tenaga ahli programmer Rp 57 juta per minggu.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Arie Budiman menyebut itu hanyalah kesalahan hitungan. Seharusnya bila tidak ada kesalahan justru ada penghematan.
"Itu ada kesalahan dalam penghitungan yang harusnya bisa lebih efisien. Harusnya enggak bermaksud seperti itu tapi dari sudin ada kesalahan, ya maklum," ucap Arie di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (20/11/21015).
Baca Juga
Advertisement
Arie menjelaskan, tugas para tenaga ahli itu bukan untuk operator scanner, melainkan keperluan ujian nasional. Terutama untuk database dan pengolahan data.
"Jadi ada 2 salahnya, harus diefisienkan dan ada juga perencanaannya. Biasanya semua pada copy paste aja, sehingga enggak pas. Harusnya hanya (bertugas) apa, tapi ditulisnya programmer," jelas Arie.
Arie memastikan tidak ada niat untuk mencuri uang dari APBD. Terlebih sistem yang digunakan saat ini sudah sangat transparan.
"Enggak ada lah motif mau nyolong-nyolong, sekarang kan semakin transparan. Yang semalam itu mungkin saya grogi jadi enggak bisa jawab," pungkas Arie.
Sebelumnya, Ahok menemukan anggaran pekerjaan yang membayar berdasarkan honor di Dinas Pendidikan. Nama itu dibalut dengan sebutan tenaga ahli programmer.
Belum sampai di situ, mantan Bupati Belitung Timur itu geleng-geleng kepala melihat tugas dan gaji yang diterima tenaga ahli itu.
"Dia masih masukin pakai nama apa tahu enggak? Tenaga ahli programmer. Apa? Itu buat scanner. Anak saya 9 tahun bisa lakukan. Terus bayarnya berapa tenaga ahli programmer? Bukan 1 hari lho, satuan Rp 400 ribu kali hari kali lokasi. Gila! Seolah-seolah ini orang ada di semua lokasi," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat ini. (Ans/Mut)
