Liputan6.com, Jakarta Tujuh pejabat publik menjadi sosok fenomenal dalam setahun pemerintahan Jokowi. Mereka mencetak rekor pencapaian dalam sejarah institusinya bagi masyarakat, juga mengungkap skandal yang merugikan negara.
Sebagian besar menempati jabatan menteri, lainnya meski setingkat provinsi maupun kota tidak mengecilkan prestasi hebatnya. Siapa sajakah mereka? Berikut ini ulasannya:
1. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman
Kondisi kekeringan tahun 2015 lebih kuat dari 1997. Jika pada 1998 Indonesia melakukan impor beras sebanyak 7,1 juta ton, hal demikian tidak terjadi selama periode kabinet kerja 2014-2015 lewat antisipasi dini dan penanganan kekeringan atau El-Nino sejak Oktober 2014.
Caranya dengan mendistribusikan 21.953 unit pompa air, rehabilitasi irigasi tersier, membangun 2.000 sumur dangkal di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Grobogan, membangun 100 unit embung dan dam-parit, bekerjasama dengan BNPB melakukan hujan buatan, dan memberikan asuransi usaha tani untuk 1,0 juta ha.
Advertisement
Terjadi aksi penyelamatan dari ancaman puso sejak Oktober 2014 hingga September 2015 sebesar 114.707 ha dan telah disiapkan bantuan benih dan pupuk 105 ribu ha sebagai kompensasi bagi petani terkena puso. Hasilnya, selama setahun kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Indonesia tidak mengimpor beras.
Meski pada akhirnya keluar keputusan pemerintah impor 1 juta ton beras dari Vietnam pada akhir tahun ini, Indonesia ternyata juga mengekspor 134 ton beras organik ke Italia pada pekan lalu. Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa ekspor tersebut baru “pemanasan” karena produksi beras dalam negeri akan melonjak tahun depan. Diperkirakan tahun depan Indonesia tidak perlu impor beras, bahkan bisa ekspor dalam jumlah besar ke berbagai negara.
"Ekspor beras organik sudah 134 ton beberapa hari lalu, tapi itu baru pemanasan. Kita berdoa mudah-mudahan produksi tahun depan lebih baik," kata Amran.
Tingkatkan Produksi Beras Organik dan Jagung
Nilai tambah yang dihasilkan oleh beras organik sangat tinggi karena harganya jauh lebih mahal dibanding beras medium dan beras premium. Di Eropa, tambah Hasil, harga beras organik asal Indonesia bisa dijual dengan harga 6 euro/kg. Karena itu, produksi dan ekspor beras organik akan terus ditingkatkan dengan program pengembangan 4.000 ha padi organik.
"Diharapkan tahun depan bisa meningkat. Ini sesuai dengan program kita untuk pengembangan padi organik 4.000 ha tahun depan. Ini memberikan nilai tambah yang bagus," ujarnya.
Dengan sejumlah perbaikan faktor-faktor produksi pada tahun ini, Amran sangat optimistis Indonesia tak perlu mengimpor beras di 2016.
Sementara produksi beras organik akan semakin digenjot, produksi jagung pada 2015 telah naik 8,72% diikuti peningkatan ekspor jagung terutama dari pelabuhan di Sumbawa dan Gorontalo. Perolehan devisa mencapai USD102 juta. Produksi ini mampu mengendalikan impor jagung sehingga menghemat devisa USD 483 juta.
Demikian pula pengendalian terhadap impor cabai, bawang merah, dan gula putih serta terobosan ekspor kacang hijau dari Gresik ke Filipina, bawang merah dari Bima, dan telur tetas ke Myanmar yang telah meningkatkan devisa. Produksi padi, jagung, dan kedelai mencetak rekor sejarah karena meningkat dalam waktu bersamaan dan berkontribusi terhadap nilai tambah ekonomi Rp29,94 triliun.
Nilai devisa yang bisa dihemat dari pengendalian impor dan peningkatan ekspor pangan sejak Januari hingga Agustus 2015 senilai USD 4,03 miliar atau setara Rp52 triliun (bila kurs Rp13.000 per USD). Di samping menghemat devisa, kebijakan ini berdampak pada harga yang dinikmati petani. Pengendalian impor jagung telah berdampak pada harga di petani naik dari Rp1.500/kg menjadi Rp3.200/kg setara dengan nilai Rp34,0 triliun.
Demikian pula tidak ada impor beras sehingga harga gabah di petani meningkat dan petani menikmati surplus Rp43,3 triliun. Secara keseluruhan dampak kebijakan ini berkontribusi terhadap perekonomian nasional Rp215 triliun yang dinikmati petani dan pelaku usaha lainnya.
Turun ke Lapangan untuk Menyelesaikan Masalah
Yang paling menakjubkan sebenarnya beberapa kali Amran Sulaiman mendobrak dengan turun ke lapangan. Mentan Amran juga sempat mengunjungi sentra pertanian bawang merah di Brebes, Jawa Tengah. Di depan sejumlah petani bawang, Amran menegaskan pemerintah tidak akan impor bawang merah. Dia mengatakan, Brebes merupakan produsen beras nomor 4 di Indonesia, dan produsen bawang merah nomor 1.
"Anggarannya saya janji tahun depan lebih tinggi. Produksi naik, anggaran naik," kata Amran.
Produksi bawang di Brebes bisa mencapai 11.000-15.000 ton per bulan saat panen. Awal Juni lalu mencapai 7.000 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dia meminta Bulog mengangkut bawang Brebes langsung ke Jakarta dan Bali sehingga memperpendek rantai distribusi. Mentan mengakui, rantai pasok bawang merah yang sebelumnya mencapai tujuh rantai, akan dipangkas jadi tiga atau empat dengan mensinergikan Kementan, Bulog, dan Kementerian Perdagangan.
"Dari petani harganya Rp 6.000-Rp 7.000 per kilogram, seenaknya saja dijual di Jakarta Rp 30 ribu-Rp 40 ribu per kilogram. Ini yang harus kita pangkas rantai pasoknya," katanya.
Tak hanya menolak impor, Amran juga meminta kepolisian menindak tegas pelaku impor bawang ilegal. Seperti pada Maret lalu, kepolisian menangkap 30 orang karena mengedarkan pupuk oplosan.
Pada saat harga bawang di pasar Rp 36.000 per kilogram, menteri ini langsung naik kereta ke Brebes dan terbang ke Bima untuk beli bawang dengan harga di petani Rp 6.000 - Rp 8.000 per kilogram dan langsung diborong di bawa ke Jakarta sehingga ini menurunkan harga menjadi Rp.12.000 per kilogram.
Panen bawang merah di Bima menghasilkan sebanyak 40 ribu ton. Sementara itu, panen di Brebes menghasilkan produksi bawang merah sebesar 50 ribu ton sehingga total produksi dua sentra produksi tersebut mencapai sebesar 90 ribu ton.
Belum lagi permasalahan daging sapi setelah lebaran yang naik Rp 120 ribu - Rp 130 ribu, harga daging hidup Rp 45 ribu padahal normalnya Rp. 30 ribu dan ini bisa diatasi dengan mengumpulkan para pedagang serta feedloter dan turun langsung ke Banten dan Jawa sehingga harga menjadi normal Rp 98 ribu.
Ingin tahu 6 pejabat fenomenal lainnya, simak di halaman selanjutnya...
1
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said
Nama Sudirman Said tengah menjadi pembicaraan hangat berkat sepak terjangnya menguak skandal Freeport dan beberapa pejabat Negara. Nama-nama pejabat amat penting di republik ini terekam dalam pembicaraan untuk merengkuh 20 persen saham perusahaan tambang emas dan tembaga di tanah Papua itu.
Ada nama Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua DPR Setya Novanto, James Robert Moffett, Chairman Freeport McMoran, seorang pengusaha berinisial "R", serta satu orang lagi disinyalir Deputi Staf Kepresidenan.
Nama-nama besar itu terekam dalam hasil transkrip pembicaraan tiga orang berinisial SN, MS, dan R di kawasan Pacific Place Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta, Senin, 8 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 WIB-16.00 WIB. SN disinyalir merupakan inisial Setya Novanto, sementara MS diduga inisial Ma'ruf Syamsuddin, dan Presiden Direktur Freeport Indonesia. Sementara, inisial R masih samar-samar.
Isi pembicaraan itulah yang dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Senin (16/11/2015). Sudirman menempuh jalur ini karena berkaitan dengan keterlibatan Setya Novanto, dalam dugaan "praktik percaloan" saham Freeport. Setya dituding ingin memuluskan dan mempercepat proses perpanjangan kontrak karya Freeport hingga 2041. Sedianya, kontrak karya Freeport akan berakhir pada 2021.
Konon, ada mahar yang harus dibayar Freeport, yakni 20 persen saham Freeport. Saham tersebut disebut-sebut akan diberikan ke Presiden Jokowi sebanyak 11 persen dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebesar 9 persen. Setya sendiri meminta jatah saham PLTA Urumuka yang akan dibangun di Timika, Papua sebesar 49 persen. PLTA Urumuka direncanakan menjadi PLTA terbesar di Indonesia.
"Tindakan ini mencampuri tugas eksekutif dan mengandung unsur konflik kepentingan," tandas Sudirman.
Pejabat fenomenal selanjutnya....
Advertisement
2
3. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
Sejak awal menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi tidak lepas dari gebrakan penuh kontroversi. Yang paling fenomenal adalah penenggelaman kapal asing yang mencuri hasil laut di perairan Indonesia.
Kasus terbaru adalah upaya Susi mengejar kapal pencuri ikan Hai fa hingga harus menggandeng International Criminal Police Organization alias Interpol. Kini, kapal besar pencuri ikan yang sempat kabur ke China tersebut sudah 'digembok' alias tak mudah berlayar di laut internasional.
Susi mengatakan bahwa dalam proses hukum di Indonesia, kapal Hai Fa memang tak bisa dihukum berat apalagi ditenggelamkan. Namun, dengan adanya catatan dari Interpol maka kapal sepanjang lapangan bola ini tak bisa berkutik.
"Memang saya nggak tenggelamkan, tapi saya rantai. Dia tak bisa melaut internasional lagi. Karena ada purple notice dari Interpol. Jadi itu semacam track record si Hai Fa karena Interpol Take it Down," katanya Menteri Susi.
Susi menemui banyak hambatan dalam membongkar pelaku pencurian ikan atau illegal fishing karena rangkaian bisnis haram ini sangat sulit dilacak. Dia menyebutnya seperti konglomerat hantu dimana yang tertulis, dan yang terima uang, bahkan pemilik nya beda-beda.
Paska kebijakan pemberantasan pencurian ikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, pasokan ikan di dalam negeri pun meningkat menurut data Badan Pusat Statistik.
Pejabat fenomenal selanjutnya....
3
4. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi menargetkan kemungkinan permasalahan sepak bola Indonesia selesai pada 2016. Imam berharap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dapat berubah lebih baik.
Seperti diketahui, saat ini masih terjadi konflik antara PSSI yang dipimpin La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Kemenpora. Konflik berujung pada sanksi suspensi FIFA sejak 30 Mei 2015 juga berimbas pada berhentinya kompetisi Indonesia Super League dan Divisi Utama musim 2015.
Terkait kemungkinan bakal dilibatkannya orang-orang PSSI lama dengan PSSi baru, Imam menjawab tergantung federasi baru yang dibentuk. Namun, dia menegaskan bahwa PSSI baru akan banyak diisi oleh orang-orang yang cinta bola, bisa jadi ada pemain bola, pelatih, dan sebagainya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga sedang menggodok beberapa opsi untuk perombakan PSSI, di antaranya perubahan tanpa membentuk federasi baru, lewat Kongres Luar Biasa (KLB), atau melakukan pengambilalihan.
Pejabat fenomenal selanjutnya....
Advertisement
4
5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Rizal Ramli
Jurus "Kepret" identik dengan Menteri Rizal Ramli yang sempat membuat heboh lantaran kasus Pelindo II. Dia membongkar rel yang dibangun saat masa penjajahan Belanda setelah sekian lama Pelindo II membetonnya sehingga pelabuhan tak bisa dimasuki kereta. Rel kereta api dan area wilayah di sekitarnya dibeton oleh Pelindo II untuk dijadikan sebagai tempat penumpukan peti kemas.
Menurut Rizal, salah satu penyebab lamanya peti kemas keluar dari pelabuhan adalah kondisi bahwa dua badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Pelindo II dan PT KAI, selalu berselisih. Pelindo II, kata dia, menolak adanya jalur kereta api masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok, yang membuat kontainer tak bisa segera cepat keluar.
Rizal juga sempat mengatakan akan menindak tegas Pelindo II apabila terus menolak adanya jalur kereta yang direncanakan KAI tersebut.
"Dari dulu berantem antara Pelindo II dan PT KAI. Pelindo enggak mau ada jalur kereta api barang masuk pelabuhan, mungkin karena nanti bisnisnya akan berkurang. Oleh karena itu, kami mau tegas. Kalau ada yang nolak, kita 'kepret'. Enggak tahu itu siapa, tetapi esensinya, harus ada jalur kereta api barang ke pelabuhan," kata Rizal.
Pejabat fenomenal selanjutnya....
5
6. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
Pria yang akrab disapa Ahok ini tak gentar berseteru sengit dengan DPRD DKI Jakarta yang bahkan hingga saat ini masih berlanjut. Ahok dan DPRD jarang terlihat akur, apalagi saat membahas anggaran.
Menurutnya, dalam APBD yang akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri mendadak muncul dana-dana tidak wajar, salah satunya anggaran Dinas Pendidikan.
Dia menyebutkan pada rencana anggaran terdapat pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk menstabilkan aliran listrik bagi perangkat komputer bagi SMP sebesar Rp6 miliar. Padahal, harga UPS termahal sekalipun hanya sekira Rp1 miliar, dan UPS seharga Rp100 juta dianggap sudah memadai untuk sekolah tingkat SMP.
Ahok selanjutnya mengatakan, dana-dana tidak wajar APBD yang disebutnya "anggaran siluman" seluruhnya mencapai Rp12 triliun. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia menolak meneruskan APBD tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri.
Pejabat fenomenal selanjutnya....
Advertisement
6
7. Walikota Surabaya Tri Rismaharini
Penutupan kawasan lokalisasi Dolly di daerah Jarak, Surabaya, Jawa Timur, telah dilakukan tahun lalu. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini , sadar langkahnya menutup kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara ini mengundang kontroversi karena menyangkut hajat hidup banyak orang.
Namun, menurutnya, penutupan ini berdasar peraturan daerah yang melarang orang menggunakan bangunan atau tempat untuk berbuat asusila.
Di tengah pro kontra itu, Risma tidak gentar. Bahkan, ia seperti sudah mempersiapkan kemungkinan terburuk dirinya dibunuh seperti tampak dari beberapa media yang mengabarkan bahwa dia telah berpamitan pada keluarganya agar mengikhlaskan jika dirinya tewas saat menutup lokalisasi Dolly.
"Saya sudah pamit pada keluarga untuk menutup Gang Dolly tanggal 18 besok (daerah pelacuran terbesar di Asia Tenggara) kalau saya mati, ikhlaskan Bu Risma," katanya.
Dia membuat pesan tersebut lantaran banyaknya protes warga kawasan Gang Dolly yang menentang keputusannya. Gang Dolly saat ini dihuni 1.000 lebih pekerja seks komersial dan sekitar 300 mucikari,
yang sejak pagi melakukan aksi penutupan Jalan Jarak serta merusak dua wisma di lokalisasi sebagai teror untuk memperkeruh situasi menjelang penutupan lokalisasi itu.
Risma sendiri ingin mengajak warganya mencari rizki halal. Untuk itu, dia berusaha mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dengan memberdayakannya sesuai keahlian masing-masing.
Risma mengadakan pelatihan-pelatihan yang kelak bermanfaat juga bantuan modal hingga mantan penghuni lokalisasi bisa mandiri secara ekonomi. Alasan lainnya menyangkut masalah pendidikan moral anak-anak hingga usia remaja yang berada di sekitar lokalisasi. Mau tidak mau, geliat prostitusi akan berdampak pada psikologis anak-anak di sekitanya.
(Adv)
