Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diminta memaksa PT Freeport Indonesia segera menyelesaikan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) sehingga tidak lagi ekspor konsentrat, hal ini bertujuan agar negara tidak dibohongi.
Pengamat Ekonomi Politik Salammudin Daeng mengatakan, konsentrat hasil produksi Freeport yang diolah dan dimurnikan sepenuhnya di dalam negeri maka negara bisa mengetahui detail jumlah produksi.
"Bagaimana memaksa mereka melakukan industrilisasi di dalam negeri, karena dengan strategi semacam itu kita jadi tahu sebenarnya berapa hasil mereka," kata Salammudin, dalam sebuah diskusi, di kawasan Tebet, Jakarta, Minggu (22/11/2015).
Baca Juga
Advertisement
Salammudin menuturkan, selama ini pemerintah mendapat bagian dari PT Freeport Indonesia dari data yang dikelola Freeport saja, sehingga tidak bisa mengetahui detail produksi dari tambang yang dikelola oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. "Selama ini kita dapat royalti dari data mereka saja," ujar Salammudin.
Salammudin menambahkan, negara juga dapat nilai tambah yang berdampak pada peningkatan penerimaan dengan dilakukan pengolahan dan pemurnian konsentrat di dalam negeri.
"Kita bisa dapat nilai tambah ekonomi dan bisa melakukan upaya mendapat nilai lebih besar dari pajak dan royalti," pungkas dia. (Pew/Ahm)
