Liputan6.com, Bogor - Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri Kabinet Kerja untuk saling bekerja sama dan bersinergi. Ia meminta agar berbagai perbedaan pandangan antarkementerian dan lembaga diselesaikan dalam forum rapat atau pertemuan tertutup dan tidak diumbar ke publik.
"Saya tegaskan, hindari tabrakan. Antara lembaga/kementerian tidak ada yang namanya polemik di publik yang menggambarkan perbedaan-perbedaan. Perbedaan hanya di ruangan, hanya di forum-forum kabinet. Saya harapkan betul-betul konsolidasi kementerian/lembaga harus betul-betul selesai," ujar Jokowi dalam rapat paripurna Kabinet Kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/11/2015).
Ia menegaskan, permasalahan pembangunan nasional bersifat lintas sektoral, lintas daerah, dan lintas negara. Maka itu, para menteri harus saling bekerja sama dan bersinergi.
"Kita harus ingat bahwa permasalah pembangunan nasional sifatnya adalah lintas sektoral, lintas daerah bahkan lintas negara," lanjut dia.
Jokowi berpesan agar para menteri mendahulukan hal-hal yang berdampak luas bagi masyarakat sebagai prioritas. Ia juga meminta agar para menteri kembali melihat satu per satu arah dan program kerja pemerintah agar dapat membuat berbagai terobosan dalam program-program yang telah dijalankan.
Baca Juga
Advertisement
"Mana yang berdampak luas pada rakyat dan mana yang prioritas kedua ketiga keempat. Sekali lagi, saya minta pada para menteri, kepala lembaga nonkementerian harus berani membuat terobosan-terobosan yang cepat dengan cara yang baru, dengan pola baru dan jangan terjebak pada kebiasaan-kebiasaan yang lalu. Business as usual," pungkas Jokowi
Para menteri Kabinet Kerja yang hadir dalam pertemuan itu diantaranya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, para Menteri Koordinator dan pejabat-pejabat setingkat menteri seperti Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid. (Din/Mut)
