Liputan6.com, Yogyakarta - Warga Yogyakarta penghadang rombongan motor gede Elanto Wijoyono mendatangi Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ia meminta kejelasan sikap kepolisian terkait kericuhan yang terjadi saat kampanye terbuka perdana, Minggu, 22 November 2015.
Dia mempertanyakan di mana polisi pada saat itu yang seharusnya memberikan rasa aman bagi warga Yogyakarta, terutama saat adanya konvoi massa seperti kemarin.
"Bagaimana situasi Minggu kemarin tidak terulang. Pencegahan ya karena sejak Agustus kemarin Kapolres Sleman, misalnya, mengatakan konvoi tidak diberi izin dan pelanggaran akan ditindak," ujar Elanto di Mapolda DIY, Senin (23/11/2015).
Elanto yang ditemui Kabid Humas Polda DIY Anni Pudjiastuti mengatakan bahwapolisi punya kewajiban untuk melindungi masyarakat berapa pun jumlah peserta kampanye. Jika kewajiban itu dilaksanakan, tidak akan ada korban dalam kericuhan dan perusakan di 3 titik kampanye kemarin.
"Konvoi ada izin atau tidak, seharusnya polisi tidak pernah akan kecolongan. Untuk kemudian melakukan penindakan hukum yang terjadi. Diminta atau tidak diminta warga, baik ada laporan tanpa laporan jika ada pelanggaran petugas wajib untuk melakukan penindakan. Tapi yang terjadi lagi-lagi pembiaran. Istilah konyolnya, kecolongan. Warga saja tahu masak polisi tidak," kata Elanto.
Baca Juga
Advertisement
Kabid Humas Polda DIY mengatakan kapolda sedang ada agenda dengan gubernur tentang pengamanan pilkada serentak di Kepatihan. Sehingga tidak dapat menemui Elanto dan rekan-rekannya.
Menurut dia, Elanto memberikan masukan terkait perusakan dan kericuhan saat kampanye kemarin.
Dia juga mengatakan polisi sedang menyelidiki dan mendalami kasus tersebut. Jika ada ditemukan kesalahan, maka polisi segera menindak.
"Kalau ada konvoi harusnya ada pemberitahuan ke kepolisian. Sehingga polisi akan menurunkan personel pengamanan. Baik rute dan jalurnya. Konvoi harus mentaati rambu yang ada. Pakai helm dan tidak pakai knalpot blombongan. Kita ada korban juga kan," ujar Anni. (Bob/Mut)**
