Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberi 'rapor biru' kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait susunan RAPBD 2016. Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, Dinas Kesehatan 'saking baiknya' sampai menekan jumlah anggaran hingga berkurang 27%.
Padahal maksud Ahok anggaran berbasis kinerja itu bukan berarti menekan jumlah anggaran. Melainkan menyusunnya sesuai dengan fungsi yang maksimal.
"Dinkes relatif baik. Contoh yang kasihannya gini, orang Dinkes itu, ini bukan cuma saya ngecek anggaran, saya juga ngajarin mereka soal menyusun anggaran. Dinkes masih berpikir ngurangin anggaran 27%," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).
"Padahal berbasis kinerja bukan bicara ngurangin duit. Harusnya duit mengikuti fungsi," imbuh dia.
Baca Juga
Advertisement
Semua Harus Cukup
Ahok menjelaskan, Dinkes Pemprov DKI Jakarta selalu berpikir anggaran yang mereka ajukan besar dan pemerintah tak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan Dinkes. Padahal untuk urusan kesehatan, Ahok mengaku tidak kompromi. Yang dia inginkan adalah pelayanan kesehatan maksimal bagi warga Jakarta.
"Mereka selalu berpikir nggak cukup duit. Di Pulau Seribu misalnya, ada dokter bedah spesialis mau bedah nggak ada ruang operasi. Bangun ruang operasi cuma butuh Rp 5,7 miliar. Ketika (SKPD) ditanya, jawabannya dipikir uang tidak cukup. (Hal itu) Tidak boleh karena kalau soal rumah sakit semua harus dicukupi," tegas Ahok.
Untuk 2016, Ahok mengatakan, anggaran terbesar yang akan diajukan Pemprov DKI Jakarta kepada Banggar DPRD adalah anggaran pendidikan. Alasannya karena banyak sarana pendidikan yang perlu direnovasi agar nyaman bagi para siswa.
Selain itu, ada anggaran perumahan karena Pemprov DKI Jakarta berencana mendirikan banyak rusunawa (rumah susun sederhana sewa) untuk warga Ibu Kota.
"Anggaran terbesar ada di pendidikan karena rehab banyak sekolah. Cukup besar juga di perumahan karena bangun puluhan tower," tandas Ahok. (Ndy/Mvi)
